Pecinta Burung Desak Revisi Permen LHK

Selasa, 14 Agustus 2018  17:24

Pecinta Burung Desak Revisi Permen LHK

Penggemar burung berkicau melakukan aksi demo di Semarang, Selasa (14/8)

Semarang (BM) - Penggemar burung berkicau melakukan aksi demo serentak di beberapa kota di Indonesia, memprotes Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20/2018, Rabu (14/8). Untuk aksi Jakarta tidak jadi terlaksana karena belum mendapatkan ijin kepolisian.

Di Kota Semarang massa melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Semarang. Mereka merasa kegiatan yang dilakukan selama ini melestarikan burung-burung yang dilindungi itu. Dan tak sepantasnya dilarang.

Para penggemar burung berkicau itu mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Trilombajuang Semarang menuju DPRD Kota Semarang. Mereka kemudian berorasi sembari membentangkan spanduk protes.

Koordinator aksi, Toto Perkasa, mengatakan peraturan menteri tersebut sangat merugikan penggemar burung berkicau, termasuk para penjualnya. Karena ada jenis burung berkicau yang sedang diminati tapi justru dilarang dipelihara dan digolongkan satwa dilindungi.

"Bisa membuat kami kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Selama ini kontes burung berkicau bisa menambah pendapatan kami," kata Toto di Trilombajuang Semarang, Selasa (14/8/2018).

Ia juga merasa janggal dengan sejumlah jenis burung yang dikategorikan satwa dilindungi padahal selama ini sering dilombakan. Antara lain murai batu, cucak ijo, kenari, dan lainnya. Toto menganggap para pecinta burung kicau selama ini justru melindungi dan melestarikannya.

"Selama ini kami menangkarkan itu justru melindungi, bukan untuk memusnahkan. Kami minta peraturan menteri itu direvisi," ujarnya.

Perwakilan pendemo kemudian ditemui oeh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi. Kepada perwakilan tersebut, Supriyadi berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke Kementrian LHK.

"Jangan sampai aksi ini ditunggangi pihak lain. Maka bikin surat resmi, akan saya sampaikan," kata Supriyadi.

 

Geruduk Kantor BKSDA

Aliansi Komunitas dan EO Kicau Mania Yogyakarta menggeruduk kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Jalan Dr Rajiman, Tridadi, Sleman. Mereka menentang Permen LHK baru yang mengatur jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Aliansi yang beranggotakan penangkar, komunitas, pedagang, juri, dan pengurus ini menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM-1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa Dilindungi.

"Ada 7 tuntutan yang kami minta segera ditindaklanjuti oleh BKSDA dan Kementerian LHK terkait Permen yang tahu-tahu muncul ini," kata Penanggung Jawab Aliansi Komunitas dan EO Kicau Mania Yogyakarta, Ipan Pranashakti, Selasa (14/8/2018).

Tuntutan tersebut yakni menolak Permen LHK P.20, meminta komunitas dilibatkan dalam pembahasan Permen pengganti, fasilitasi penangkar dengan syarat yang tidak memberatkan, menindak penjarahan satwa di alam, objektif dalam perumusan regulasi satwa dilindungi, menunda penindakan hukum minimal 3 tahun bagi penangkar sejak Permen baru diundangkan, serta pemerintah tidak mengintervensi lomba burung kicau.

"Kicau mania organisasi besar, hampir tiap kecamatan ada. Masalahnya ketika muncul Permen ini, terutama penangkar harus terlibat kebijakan birokrasi. Penangkar dalam aktivitasnya kan untung-untungan, bisa menetas atau tidak, laku dijual atau tidak. Sekarang harus dibebani persyaratan memberatkan, bahkan regulasi dibuat sepihak tanpa melibatkan komunitas dalam penyusunan naskah akademik di tingkat kementerian," sebut Ipan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dulu mengeluarkan kebijakan penindakan terhadap penjarah satwa di alam. Bukan justru sebaliknya, membatasi ruang gerak penangkar yang disebutnya di sisi lain siap melepas ke alam beberapa ekor burung yang menetas sesuai ketentuan.

"Yang jadi pertanyaan, apakah para penjarah di alam itu bisa ditindak tegas, kena sanksi. Yang harus ditertibkan itu," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKSDA Yogyakarta, Junita Parjanti, menjelaskan Permen LHK P.20 yang diundangkan 11 Juli 2018 bertujuan untuk melindungi satwa dan tumbuhan yang berpotensi terancam populasinya di alam. Sesuai instruksi regulasi itu, para penangkar burung akan didata untuk menelusuri jenis burung, asal-usul, hingga turunan burung.

"Tugas kami mendata dan sosialisasi asal-usul dan kondisi burung. Dan selama masa transisi ini, kami akan melakukan pendampingan di lapangan dan membuka posko konsultasi," ujarnya.

Meski demikian, dia berjanji bakal menampung aspirasi dari aliansi dan akan menyampaikan ke Ditjen Konservasi SDA dan Ekosistem.

 

Salatiga

Aksi juga terjadi di Salatiga. Massa yang tergabung dalam Forum Kicau Mania Salatiga mendatangi DPRD Salatiga. Kedatangan massa ini menolak Permen LHK No P 20/2018.

Sebelumnya massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Pasar Burung Banyu Putih, kemudian berjalan sekitar 3 km menuju DPRD Salatiga. Mereka sekitar pukul 12.00 WIB, tiba di DPRD Salatiga sambil membawa spanduk warna putih bertuliskan, "Tolak Permen P 20/2018". Massa aksi sambil berteriak-teriak "Tolak Permen, Tolak Permen".

Korlap aksi, Faizin mengatakan, kedatangan ke sini dengan tegas menolak keberadaan Permen P 20/2018. Keberadaan Permen ini sebagai pengganti peraturan pemerintah no 7/1999 tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

"Jadi kita menolak tentang adanya peraturan menteri karena di sana disebutkan jenis murai batu, kemudian jalak suren, cocak ijo sebenarnya tidak punah," tegasnya di sela-sela aksi di halaman DPRD Salatiga.

Massa aksi lainnya, Sugimin Nasa menambahkan, kalau diternak di alam bebas setahun hanya bisa dua kali.

"Kalau diternak penangkar setahun bisa 12 kali," katanya.

Massa aksi akhirnya ditemui Kabag Umum Sekretariat DPRD Salatiga, Siti Nur Solikhah.

"Kami mohon maaf bapak/ibu tidak ada di kantor sedang ada tugas di luar kota," kata dia seraya nantinya akan menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. (det/tri/omk/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>