Biaya Politik Tinggi, Parpol Terancam Dikuasai Pemilik Modal

Selasa, 04 Desember 2018  16:58

Biaya Politik Tinggi, Parpol Terancam Dikuasai Pemilik Modal

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Jakarta (BM) – Tingginya biaya politik di tanah air menjadi atensi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia buka-bukaan mengenai biaya pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah di partai politik di hadapan pimpinan KPK.  Bambang kawatir, bila keadaan itu terus terjadi parpol bisa dikuasai pemilik modal.

Awalnya, Bamsoet bercerita mengenai seringnya KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di tingkat eksekutif, mulai gubernur, wali kota, hingga bupati. Bamsoet menyampaikan itu di hadapan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif.

"Sekarang ini karena KPK kencang OTT-nya, sekarang makin jarang rapat-rapat pimpinan nasional, rakernas, rakerda, karena sumbernya dari mana lagi? Bahkan ada parpol yang nggak perlu musda, tunjuk saja ketua-ketuanya, jadi nggak perlu rapat. Karena musda itu kan perlu biaya," ucap Bamsoet dalam diskusi di Hotel Bidakara, Jl Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Kemudian, Bamsoet membeberkan mengenai modal untuk menjadi caleg DPR dan menjadi kepala daerah usungan parpol. Dia menyebut, untuk menjadi ketum parpol, orang harus menyediakan uang Rp 100-200 juta.

"Untuk jadi ketum parpol, sediakan saja Rp 100-200 juta, paling jadi ketum parpol. Untuk kuasai Indonesia gampang, kuasai parpol, kuasai parlemen, kuasai pasar, dia akan kuasai ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Bamsoet merasa khawatir terhadap sistem partai politik seperti itu. Dia menilai, jika terus-menerus begitu, lama-lama parpol akan dikuasai para pemodal.

"Yang saya khawatirkan, kalau semua berbasis biaya, parpol akan jadi lahan bisnis baru. Mengapa demikian? Setiap calon gubernur, wali kota, bupati, perlu rekomendasi dan harus bayar. Di sinilah peran gimana menjaga parpol agar tidak direbut oleh para pemilik modal yang apalagi berafiliasi dengan asing," jelasnya.

Hal serupa dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.  Dia menyebut, untuk menjadi anggota DPR, ada yang mengeluarkan uang Rp 43 miliar.

"Seseorang jadi anggota DPR paling minim itu ada sekjen partai Rp 300 juta, tapi ada Rp 43 miliar baru mendapat 1 kursi di DPR," tutur dia.

Sedangkan untuk menjadi calon kepala daerah, Tjahjo mengatakan, perlu adanya dana gotong royong dari kader partai. Menurutnya, biaya politik memang mahal.

"Kalau kepala daerah, gotong royong Rp 10 miliar itu gotong royong, tapi ada jadi gubernur mungkin di atas Rp 900 miliar, tapi gotong royong konteksnya, jadi biaya politik memang mahal banget, nggak bisa diukur di situ," pungkasnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>