Elit Politik Sepakat Dana Parpol dari Pemerintah

Rabu, 05 Desember 2018  17:40

Elit Politik Sepakat Dana Parpol dari Pemerintah

Bambang Soesatyo

Jakarta (BM) – Sejumlah elit politik menyambut baik usulan KPK, bahwa dana partai politik ditanggung pemerintah. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, ia setuju usulan itu, dengan pertimbangan pengawasan akan mudah dilakukan jika parpol dibiayai pemerintah.

"Justru saya memberikan apresiasi dan senang atas usulan dari KPK karena itulah akar persoalan kita ada di situ. Kalau partai politik dibiayai oleh negara, pengawasannya akan lebih mudah. Kami di DPR juga bisa masuk melakukan pengawasan yang lebih dalam kepada partai-partai politik tersebut, demikian juga BPK, demikian juga rakyat," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Kalau ada parpol yang melakukan penyimpangan, bisa didiskualifikasi, dibubarkan, dan dihentikan bantuan pendanaannya," lanjutnya.

Jika dana parpol ditanggung pemerintah, Bamsoet meminta agar disusun aturan yang jelas.

Menurutnya, laporan dari parpol harus terbuka dan transparan. Ia juga meminta agar parpol siap diaudit oleh negara.

"Nanti kita minta disusun aturan mainnya. Tapi yang pasti kan, pertama, laporan mereka harus terbuka dan transparan. Digunakan untuk apa saja setiap sen dari negara yang diberikan kepada partai politik tersebut, sehingga semua transparan," jelas politikus Golkar ini.

"(Parpol siap diaudit) bukan harus bersedia, memang wajib diaudit negara," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang memungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Kata sepakat juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).  "Kalau itu kita setuju 100%. Kita setuju," ujar Fadli Zon.

Fadli mengatakan, dia juga pernah menyampaikan usulan terkait biaya parpol ke Ketua KPK Agus Rahardjo. Tak hanya kepada Agus, bahkan, usulan itu juga pernah disampaikannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita usulkan, bahkan saya pernah menyampaikan kepada Presiden beberapa tahun yang lalu itu political financing untuk partai politik itu perlu dipikirkan," katanya.

Wakil Ketua DPR itu menyebut saat ini parpol memang kesulitan dalam persoalan pembiayaan. Apalagi, ada larangan parpol untuk berwirausaha.

"Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 50-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha. Sekarang kan tidak boleh, sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR DPRD DPRD kabupaten kota dan juga pihak-pihak lain," tutur Fadli.

"Jadi sebaiknya memang harus ada, sekarang ini ada tapi memang sangat kecil," sambung dia.

Fadli pun mengusulkan biaya Rp 10.000 per suara. Dengan biaya sebesar Rp 10.000 per suara, menurutnya akan sangat membantu setiap parpol untuk merawat konstituen, pendidikan politik, dan lain sebagainya.

"Saya kira di negara-negara lain praktik ini juga ada, jadi partai politik yang representasi di DPR RI itu dibiayai oleh negara. Saya kira anggarannya nggak terlalu besar kok, pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu. Ini mungkin nggak sampai Rp 1 triliun. Kalau misalnya Rp 10.000 aja, kali misalnya berapa gitu ya jumlah suaranya, itu kurang lebih ya mungkin hampir Rp 1 triliunlah," papar Fadli. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>