Gerindra Ungkap Syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Selasa, 09 Juli 2019  18:52

Gerindra Ungkap Syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

JAKARTA (BM) – Gerindra mengungkap sejumlah syarat yang diajukan untuk proses rekonsiliasi pasca-pilpres 2019. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan, salah satu syarat yang diajukan itu adalah pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Tak hanya pemulangan Rizieq Shihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum. "Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab), bukan hanya itu. Tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi pada diproses-proses. Ya segala macam lah ya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian.

Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Pihak yang menjadi pemenang pada Pilpres 2019 pun diharapkan tidak merasa menjadi penguasa yang dapat bertindak apa saja.

Selain itu Muzani juga menegaskan, jangan sampai proses rekonsiliasi hanya menjadi sekadar wacana dan dagangan politik semata. "Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar kamu yang salah. Sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Muzani.

"Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat," ucapnya.

Muzani memastikan bahwa pertemuan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akan tetap terjadi sebagai upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani mengatakan, hingga saat ini komunikasi terus dijalin dengan pihak pendukung Presiden Jokowi untuk menentukan waktu pertemuan.

"Pertemuan itu akan terjadi. Memang komunikasi antara pihak Pak prabowo dan Pak jokowi terjadi, sedang saling mencocokkan," ujar Muzani.

Muzani menuturkan, pihaknya sepakat dengan wacana rekonsiliasi yang belakangan didorong oleh berbagai kelompok masyarakat.

Upaya rekonsiliasi tersebut perlu diawali dengan adanya pertemuan antara kedua tokoh yang menjadi rival di Pilpres 2019.

Menurut Muzani, ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu dan berpotensi menimbulkan konflik. "Saya kira ide untuk mempertemukan bahkan saling menyatukan satu sama lain akibat dari pilpres sebagai sebuah ide saya kira sangat baik. Karena bagaimanapun juga secara sadar atau tidak terjadi pembelahan di masyarakat kita akibat dari proses pemilihan umum kemarin," kata Muzani.

"Ada pendukung 01, ada pendukung 02. Sehingga keperluan untuk menyatukan itu menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebutuhan," ucapnya.

Namun demikian, Muzani belum dapat memastikan kapan pertemuan Prabowo dan Jokowi akan terjadi.

Sebab, keduanya masih terganjal oleh kesibukan masing-masing. "Bisa lebih cepat di bulan-bulan ini, bisa agak lambat. Tapi yang pasti terus terang saya belum bisa memperkirakan karena kesibukan keduanya.sangat padat sekali," ucap Muzani.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, Dahnil menilai rekonsiliasi pasca-pilpres hendaknya dimulai dengan memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding heran dengan pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi.

Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab dikembalikan ke Indonesia.

Ia menilai pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak tidak masuk akal. Sebab, menurutnya Rizieq Shihab kabur ke luar negeri bukan atas permintaan negara.

"Yang ngusir Pak Rizieq Shihab siapa sih? Dia ke sana pergi sendiri kok, atas dasar kesadaran sendiri, ke luar negeri," kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Kalau mau pulang, pulang saja," imbuhnya.

Abdul Kadir Karding menduga Rizieq Shihab tidak pulang ke Indonesia karena bayang-bayang kasus yang menjeratnya.

Karena itu, jika tak merasa bersalah, ia menyarankan Rizieq Shihab pulang saja ke Indonesia.

"Kalau tidak salah datang saja, pengadilan terbuka kok," ucapnya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter-nya, meminta Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia sebagai syarat rekonsiliasi.

Masinton Pasaribu mengatakan, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai ‘suporter’ tak perlu ikut mengatur rencana rekonsiliasi kedua peserta Pilpres 2019 tersebut.

“Itu kan urusan Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Suporter tidak usah ikutan mengatur, itu urusan kandidatnya,” ujar Masinton Pasaribu ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Masinton Pasaribu menolak mengomentari lebih lanjut pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak tersebut.

Ia meminta pendukung kedua kubu untuk tidak memanaskan situasi, yang bisa mengakibatkan pertemuan keduanya lebih lama atau bahkan batal. “Itu urusan kandidat, suporter adem ayem saja lah, Pilpres kan sudah selesai,” katanya.

 

Tanggapan Moeldoko

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tidak sepakat terkait syarat pemulangan Habib Rizieq. "Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi (tinggalkan Indonesia), pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan nggak," kata Moeldoko di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Moeldoko pun heran atas pernyataan membawa pulang Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi. Dia pun menyarankan Rizieq sebaiknya pulang sendiri ke Indonesia.

"Pergi, pergi sendiri, kok kita ribut mau mulangin, kan gitu," imbuhnya.

"Ya pulang sendiri saja, nggak beli tiket, baru gua beliin," lanjutnya.

Terkait jaminan hukum ke Rizieq ketika pulang ke Indonesia, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian. "Ya saya tidak tepat bicara itu ya, mungkin Kapolri," tuturnya.

Dikatakan Moeldoko, rekonsiliasi memiliki tujuan yang lebih besar. Harapannya, masyarakat kembali bersatu pascapilpres 2019.

"Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitenya yang ribut sendiri," ucapnya. (tri/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>