Gugat Perppu, Alumni 212 Gelar Aksi 287

Rabu, 26 Juli 2017  18:17

Gugat Perppu, Alumni 212 Gelar Aksi 287

desain poster aksi 287 yang menyebar di internet

JAKARTA (BM) – Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra telah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait penerbitan Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Aksi menolak Perppu juga akan dilakukan ribuan massa dari kelompok Alumni 212 dengan menggelar ‘Aksi 287’, yang  dijadwalkan berlangsung besok Jumat (28/7).

Pihak kepolisian mengaku telah mengantongi surat pemberitahuan aksi massa tersebut. "(Jumlah massa aksi) Ya katakan sekitar 5 ribu. (Surat pemberitahuan) sudah ada," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017).

Surat pemberitahuan itu, lanjut Rikwanto, diberikan kepada Polda Metro Jaya. Selain jumlah massa, jelas Rikwanto, koordinator lapangan Aksi 287 juga menerangkan titik-titik pusat aksinya yaitu dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara.

"Iya, mereka sudah memberitahukan kepada Polda Metro Jaya untuk ada Aksi 287 dari Istiqlal ke Istana," ujar Rikwanto.

Rikwanto mengatakan tujuan Aksi 287 adalah untuk menolak terbitnya Perppu Ormas. Dia menyebut semestinya massa menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harapkan, ini kan masalah Perppu ya, harusnya ke MK, harusnya," ujar Rikwanto.

Aksi 287 rencananya akan dilaksanakan pada Jumat, 28 Juli mendatang. Aksi tersebut bertema 'Jihad Konstitusional, Stop Pembungkaman Ormas, Cabut Perppu Pembubaran Ormas'.

Dalam gambar yang tersebar di grup Whatsapp wartawan, Aksi 287 akan diwarnai longmarch dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Tertera juga imbauan agar peserta menjalankan aksi dengan wajib, tertib, damai.

 

Kibarkan 1000 Bendera

Sekitar 1000 bendera merah putih akan dibawa dan dikibarkan dalam aksi demonstrasi menolak Perppu Ormas yang digelar oleh Presidium Alumni 212 pada 28 Juli mendatang. Aksi yang dinamakan Aksi 287 ini diperkirakan bakal melibatkan 5000 orang.

"Kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa presidium 212 sangat cinta indonesia," kata Haji Daud, Koordinator Lapangan Alumni Aksi 212 dalam jumpa media di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta, Rabu (26/7).

Daud mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada kepolisian perihal rencana menggelar Aksi 287.

Aksi ini akan bermula dari Masjid Istiqlal. Dari sana, demonstran akan melakukan long march melewati monumen nasional dan Patung Kuda menuju Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Waktunya setelah salat Jumat sampai pukul 18.00 WIB. Kami prediksi selesai setelah ashar," ujar Daud.

Tujuan aksi adalah menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sesampai di Gedung MK, demonstran akan mengirim delegasi ke hakim MK untuk menyampaikan keganjilan-keganjilan dalam Perppu Ormas.

Alumni 212 bukan satu-satunya pihak yang menolak Perppu. Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

HTI adalah korban Perppu Ormas. Pemerintah mencabut izin badan hukum organisasi tersebut tak lama setelah terbitnya Perppu Ormas.

Sementara itu kuasa hukum Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera mengatakan Aksi 287 bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya koreksi terhadap kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.

"Karena cinta negara ini maka kita koreksi. Besok itu kita bersama-sama mengawal pendaftaran gugatan baru oleh ormas-ormas yang lain ke Mahkamah Konstitusi," kata Kapitra.

 

Perbaiki Draf Gugatan

Terpisah, Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan memperbaiki draf gugatannya sesuai dengan nasihat Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dilakukan agar perkara Perppu Ormas tetap dapat disidangkan.

"Setelah mendengar nasihat dan masukan dari hakim, kami kesimpulkan akan diperbaiki dan pemohonnya menjadi Pak Ismail Yusanto sebagai sekretaris dan jubir HTI secara perseorangan yang ormas-nya dijamin UU tapi dibubarkan," ujar Yusril seusai persidangan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Dalam perkara ini, Yusril mengajukan uji materiil dan formil atas Pasal 59 ayat 4 huruf C, Pasal 61 ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perppu 2/2017. Pasal itu dinilai multitafsir serta akan menimbulkan sikap kesewenang-wenangan dari pemerintah.

"Yang kita ajukan untuk diuji setidaknya, Pasal 59 ayat 4 huruf C sepanjang frasa kata 'menganut', Pasal 61 ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A," kata Yusril.

Yusril menilai ihwal kegentingan yang memaksa dalam Perppu Ormas ini sangat multitafsir. Bahkan salah satu pasal mengatur norma yang tidak pernah digunakan sejak pemerintahan Hindia-Belanda dulu.

"Dalam hal pemidanaan di Pasal 82A menyatakan bahwa setiap orang pengurus anggota organisasi langsung atau tidak langsung diyakini menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila bisa dipidana 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Norma ini bahkan tidak pernah dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia-Belanda saat itu," ucap Yusril.

Hadir dalam persidangan, sekretaris dan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, sepakat memperbaiki draf gugatan uji materi Perppu Ormas.

"Karena legal standing ini bagian paling krusial, jadi kita akan memperbaikinya agar dalam persidangan selanjutnya bisa dimantapkan dan pada akhirnya Perppu ini bisa dibatalkan MK," tutur Ismail.

Dalam sidang pendahuluan itu, duduk sebagai ketua majelis Arief Hidayat, yang juga Ketua MK. Adapun hakim anggota adalah hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Ketiganya sepakat memberikan saran agar Yusril memperbaiki legal standing pemohon.

"Saran saya untuk penjelasan dapat dibuat secara lengkap, apakah legal standing kuasa ini apakah sebagai HTI atau perseorangan. Untuk itu, bisa secara eksplisit lebih dijelaskan dalam uraian karena urutannya tanggal 18 masuk ke paniteraan, tanggal 19 dibubarkan dan tanggal 20 perkara ini diregister," ucap Palguna. (det/cnn/tit)

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>