Kapolri Usul Densus Tipikor Dipimpin 3 Lembaga

Senin, 16 Oktober 2017  17:36

Kapolri Usul Densus Tipikor Dipimpin 3 Lembaga

Tito Karnavian

JAKARTA (BM) – Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kemenkum HAM. Rapat itu untuk mengevaluasi penegakan korupsi selama 15 tahun karena KPK hampir terbentuk selama 15 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Usulan ini disampaikan dalam rapat gabungan Komisi III dengan KPK dan Kejaksaan.

Opsi pertama, Densus Tipikor dibuat satu atap dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem ini, Densus Tipikor akan dijalankan oleh 3 lembaga, tidak hanya Polri.

Di bawah kendali 3 lembaga, kata Tito, kepemimpinan Densus Tipikor akan dijalankan melalui prinsip kolektif kolegial sehingga sulit diintervensi.

"Pertama, dibentuk satu atap dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri, namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua Kepolisian, satu dari Kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Tito melanjutkan, opsi kedua yakni Densus Tipikor tidak perlu satu atap. Namun tetap dipimpin oleh Perwira Tinggi Polri bintang dua seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror.

"Namun di Kejaksaan ada Satgas khusus sehingga bisa koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Seperti Densus 88, sudah ada Satgas penuntutan di Kejaksaan tujuannya agar tidak ada bolak balik perkara ketika berkas selesai," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini kembali menegaskan, kehadiran Densus Tipikor bukan untuk menyaingi kewenangan penegak hukum lain seperti KPK dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Akan tetapi, lanjut Tito, Densus Tipikor dibentuk agar ada pembagian tugas dalam penanganan berbagai kasus korupsi di Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa kehadiran Densus Tipikor Polri bukan menegaskan rekan-rekan penegak hukum lain, bukan untuk menyaingi KPK dan Kejaksaan. Namun kasus korupsi sangat luas sehingga bisa bagi tugas," tukasnya.

Bagaimana tanggapan Jaksa Agung M Prasetyo?

"Kan ada dua opsi, bisa dipimpin bersama atau yang sekarang masing-masing terjadi. Kita melihat masing-masing punya independensi. Jadi begini, hasil kerja penyidik dinilai oleh JPU. Kalau tentunya ada kesan bolak-balik, ya jangan," ujar Prasetyo di sela rapat dengan Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Prasetyo mengatakan, Polri memiliki usulan Densus Tipikor satu atap atau tidak dalam satu atap dengan Kejagung. Sejauh ini, Kejagung belum berpikiran untuk bergabung dengan Densus Tipikor.

"Tak masalah dikerjakan di satu atap atau masing-masing, tentunya selama masing-masing bertugas dengan baik dan bersungguh-sungguh tentunya tidak perlu ada kelajuran apa pun," kata Prasetyo.

Pasalnya, sejauh ini Kejagung telah memiliki Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Jika Densus Tipikor terbentuk, maka Satgasus P3TPK dapat diperkuat lagi fungsinya.

"(Tahun) 2015 sudah punya sendiri, kinerja mereka sudah signifikan. Satgas kita, kalau Densus dibentuk, kita akan lebih diperkuat lagi dari personel, revitalisasi, supaya kita bisa menampung hasil kerja densus Tipikor Polri. Kami punya Satgasus. Hanya bentuknya Satgasus, kami tak ada tambahan biaya operasional," paparnya.

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dirinya sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Densus Tipikor.

"Ini diharapkan dipimpin jenderal bintang dua, lalu diisi 4.600 Kambitnas, 461 Polres, hampir 5000 Polsek yang digunakan untuk pencegahan. Ini sudah disampaikan ke Bapak Presiden 25 September lalu untuk dibicarakan dalam rapat terbatas," ujar Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Kapolri menjelaskan pola kerja Densus Tipikor hampir serupa dengan Densus 88 Anti-teror. Akan ada satuan tugas (Satgas) yang dibentuk di tiap provinsi.

"Kami usul dibentuk Densus Tipikor. Ini tersentralisasi, tak lagi berbeda-beda, jadi sama seperti Densus 88 Anti-teror. Jadi ada satgas di tiap provinsi," tuturnya.

Kapolri memaparkan 2 opsi mekanisme kerja Densus Tipikor. Salah satunya dengan sistem satu atap dan dipimpin oleh jenderal bintang dua (Inspektur Jendral), pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung), dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada 2 metode alternatif, dibentuk 1 atap dengan JPU. Jadi kepemimpinannya bukan Polri, dibentuk salah satu kekuatan dengan KPK kolektif kolegial. Jadi satu Pati bintang 2 Polri, satu kejaksaan, mungkin 1 BPK. Jumlahnya harus ganjil," paparnya.

Tito Karnavian juga memaparkan kinerja Polri terkait satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli).

"Dalam periode 1 tahun sejak Oktober 2016 sudah ada 1.075 OTT (operasi tangkap tangan) yang dilaksanakan, mulai dari OTT yang kecil hingga yang paling besar di Kalimantan Timur dengan barang bukti sebanyak Rp 268 miliar," kata Tito.

Namun tidak semua OTT itu ditangani Polri seluruhnya. Dari jumlah itu, ada yang masih berproses, ada yang dilimpahkan, hingga ada pula yang sudah divonis.

"Sedang proses 603, penuntutan 4 perkara, vonis 11 perkara, dilimpahkan 364 perkara," kata Tito.

Tito menyebut OTT terbesar yaitu OTT Koperasi Samudera Sejahtera dengan barang bukti Rp 268 miliar. Sedangkan, OTT terkecil yaitu di Papua Barat dengan barang bukti Rp 400 ribu.

"Total loss akibat pungli ini diperkirakan Rp 2,704 triliun, khusus untuk 1 kasus ini, yaitu yang Koperasi Samudera Sejahtera yang di Kalimantan Timur itu. Hitungan itu merupakan hitungan yang diperkirakan harus dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar pada Koperasi Samudera Sejahtera dengan dalih biaya pekerja bongkar muat, tapi padahal tidak ada," kata Tito. (det/kom/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>