KedaiKOPI: Jokowi Cukup Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Selasa, 28 November 2017  18:04

KedaiKOPI: Jokowi Cukup Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar

Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen memberikan cendera mata piringan hitam band Metallica kepada Presiden Jokowi.

JAKARTA (BM) – Wacana untuk mendorong Joko Widodo masuk dalam jajaran petinggi Partai Golkar mendapat berbagai tanggapan.  Menurut Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menilai, selama ini partai beringin itu memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi.

"Jokowi masuk ke tubuh Golkar bukan hal yang mengagetkan buat saya. Karena selama ini nama Jokowi selalu disandingkan dengan Golkar di mana-mana," kata Hendri di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).

Ia akui Golkar bakal ketiban untung kalau mengangkat Jokowi sebagai Ketum menggantikan Setya Novanto. Tetapi, ia pribadi mengimbau Golkar tak melakukannya.

"Karena kalau dilakukan bisa jadi akan ada konflik berkepanjangan juga di Golkar. Karena belum pernah ada Presiden sebagai Ketua Umum Golkar," jelasnya.

Selain itu, dia merasa aneh jika Jokowi benar-benar mengambil peluang tersebut. Pasalnya, semasa awal pemerintahannya dulu, Jokowi pernah meminta menteri-menteri untuk tidak rangkap jabatan di partai.

"Makanya kalau Jokowi-nya mau (jadi Ketum Golkar), itu agak aneh juga buat Jokowi. Awalnya kan enggak boleh tuh rangkap jabatan," ujarnya.

Kalau Golkar tetap ingin menarik mantan Walikota Solo itu ke dalam kepengurusan, sebaiknya Jokowi hanya di posisi Ketua Dewan Pembina, layaknya Soeharto dulu.

"Makanya kan nanti kita lihat, kalaupun nanti Jokowi memutuskan masuk Golkar, maka salah satu yang paling mungkin adalah meniru jejaknya Soeharto. Di Golkar memungkinkan untuk itu. Karena Golkar ranah garis lurusnya adalah mendekati kekuasaan. Kalau di situ malah pasti diterima oleh Golkar, tapi bukan Ketua Umum," tutur Hendri.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono setuju jika Presiden Jokowi menjadi ketua umum Golkar, menggantikan Setya Novanto. "Wah mantap sekali kalau Joko Widodo bisa jadi ketum Golkar," kata Arief, Selasa (28/11).

Ia prediksi elektabilitas Partai Golkar terdongkrak dipimpin Jokowi. Bahkan partai berlambang beringin itu akan semakin diperhitungkan partai lain. "Kalau Joko Widodo jadi ketum Golkar untuk Golkar ya jauh lebih bagus," tegasnya.

Sedangkan bagi Jokowi, menurut Arief, tentunya membawa keuntungan tersendiri. Jokowi tidak lagi tersandera oleh kepentingan politik PDI Perjuangan yang memang selama ini menjadi parpol pengusung utamanya.

"Bagi Joko Widodo juga jauh lebih bagus artinya Joko Widodo tidak lagi terbebani atau tersandera oleh PDIP. Dan yang paling penting Joko Widodo dengan jadi ketum Golkar sudah punya tiket pasti untuk nyapres di 2019," demikian Arief.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah memilki tugas kerja yang berat sebagai kepala negara dan pemerintahan, sehingga tidak cukup waktu untuk mengurusi partai politik.

"Dengan tugas-tugas yang cukup berat dan luas mengurusi negara, saya kira sudah cukup menguras pikiran dan tenaga," kata Zainuddin Amali di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (28/11).

Pernyataan Zainuddin ini menanggapi kabar yang berhembus bahwa Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, jika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jadi diselenggarakan.

Saat ini, dorongan Munaslub semakin luas pasca Setnov ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji sebelumnya mengakui bahwa tokoh dari luar Golkar bisa diusulkan untuk menjabat ketum. Apalagi, selama ini partai beringin memiliki kedekatan dengan Jokowi yang ditunjukkan lewat dukungan politik untuk Pilpres 2019.

Zainuddin menilai pernyataan rekannya Sarmuji itu hanya guyonan alias tidak serius.

"Itu guyon, jangan lah Pak Presiden diseret-seret kepada urusan yang akhirnya membuat pekerjaan beliau jadi lebih kecil," pungkas Zainudin, ketua Komisi II DPR ini.

 

Calon Terkuat

Sementara itu, nama Airlangga Hartarto digadang-gadang sebagai calon terkuat untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily memunculkan opsi Airlangga dipilih secara aklamasi.

Dalam proses keorganisasian Golkar, seseorang, termasuk Airlangga, sangat dimungkinkan terpilih secara aklamasi sebagai ketum. Meski demikian, Ace menyebut ruang terjadinya demokrasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar juga terbuka lebar.

"Aklamasi sangat baik untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai. Namun demikian, Partai Golkar menjunjung tinggi asas demokrasi," ujar Ace di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

"Oleh karena itu, maka kalau aklamasi lebih bagus, tapi tetap harus diberi ruang bagi proses demokrasi di mana kader-kader yang berkualitas dimungkinkan untuk maju sebagai calon ketum," imbuhnya.

Ada beberapa nama yang digadang maju sebagai caketum Golkar selain Airlangga. Salah satunya Plt Ketum Golkar Idrus Marham.

"Semakin banyak calon semakin bagus, maka di situlah letak keunggulan dari Partai Golkar sebagai partai yang mengedepankan proses demokrasi dan oleh karena itu secepatnya dilakukan munaslub," terang Ace.

"Sebaiknya ruang untuk pencalonan para kader Partai Golkar yang memenuhi syarat AD/ART diberikan kesempatan. Tapi kalaupun juga misalkan ada upaya aklamasi, ya harus kita hormati," imbuh anggota Komisi II itu.

Airlangga mengaku telah menemui Presiden Joko Widodo dan mendapat restu untuk menjadi Ketua Umum Golkar menyusul ditahannya Setya Novanto karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Menurut Ace, apa yang dilakukan Menteri Perindustrian itu sudah sesuai prosedur.

Etika seorang menteri yang ingin menjadi ketum parpol, kata Ace, memang harus meminta restu kepada presiden. Dia pun mengatakan restu tersebut bukanlah suatu bentuk intervensi politik yang dilakukan Jokowi atas kondisi Golkar saat ini.

"Saya kira restu presiden ini telah diberikan dan tentu tidak bermaksud Bapak Presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," ucap Ace.

Desakan munaslub muncul dari DPD I Golkar agar ada pemilihan ketua umum pengganti Novanto. Ace berharap agar DPD I menyampaikan secara resmi sikap mereka soal munaslub ini.

"Dari usulan tersebut, saya juga dapat informasi. Tentu kami berharap bahwa secara resmi DPD tingkat I yang menyampaikan kepada DPP Partai Golkar," kata dia.

Ace enggan menyebut sudah berapa DPD yang setuju agar Munaslub dilangsungkan. Jika 2/3 dari 34 pengurus DPD tingkat I Golkar sepakat, Munaslub bisa digelar dengan persetujuan DPP.

"Menurut informasi yang saya dapatkan, sudah sangat banyak. Saya belum lihat pastinya tapi sudah mendekati (2/3) iya," jelas Ace. (rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>