Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Selesai Mei

Senin, 14 Mei 2018  18:27

Ketua DPR: Revisi UU Terorisme Selesai Mei

Bambang Soesatyo

SURABAYA (BM) – Presiden Jokowi ‘mengultimatum’ DPR untuk menyelesaikan revisi UU Terorisme. Apabila tak segera diselesaikan, pemerintah akan menerbitkan Perppu. Desakan penyelesaian revisi atau wacana penerbitan Perppu sebelumnya juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebagai landasan untuk menumpas gerakan terorisme di Indonesia yang masih merajalela.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan revisi UU Terorisme selesai bulan Mei. DPR sepakat melakukan pembahasan lanjutan atas poin krusial yang belum disepakati pada pembahasan sebelumnya dengan pemerintah.

"Kami di Komisi III dan Komisi I sepakat ini bahwa ini adalah kebtuhan mendesak dan harus dituntaskan. Untuk itu kami mengimbau pemerintah untuk segera sepakat bulat, tidak ada perbedaan di internal pemerintah sehingga besok pada masa sidang kita bisa lanjutkan pembahasan Ruu Terorisme sehingga harapan presiden bulan Juni (RUU Terorisme) selesai, kami sampaikan Mei sudah selesai," ujar Bambang kepada wartawan di Polrestabes Surabaya, Senin (14/5/2018).

Pembahasan RUU Terorisme menurut Bambang molor karena adanya perbedaan pendapat. Namun secara substansi, seluruh pasal sudah selesai pembahasannya.

"Hanya kemarin soal definisi terorisme dan kita sudah selesaikan dan pemerintah tinggal mengajukan lagi pada pekan depan, masa sidang pertama sehingga kita lanjutkan pembahasan revisi UU Terorisme dan bisa dituntaskan dalam waktu Mei," sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan penyelesaian RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat urgen. Revisi UU ini bisa membuat gerak Polri leluasa untuk mengantisipasi teror.

"Kita ingin agar lebih dari itu salah satunya misalna kita bisa negara atau pemerintah, institusi pemerintah atau institusi hukum pengadilan menetapkan misalnya JAD dan JAT sebagai organisasi teroris dan setelah itu ada pasalnya yang menyebutkan siapa pun bergabung organisasi teroris dapat dilakukanproses pidana, itu akan lebih mudahbagi kita," kata Tito, Minggu (13/5).

Selain itu, Tito menyatakan dirinya sudah berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal revisi ini. Menurutnya, tidak ada persoalan tentang kewenangan TNI-Polri dalam pemberantasan terorisme.

"Kalau mengenai masalah kewenangan TNI dan Polri, tidak dipermasalahkan. Saya dengan Pak Panglima, Pak Marsekal Hadi, kami sudah berbicara. Saya pribadi sebagai Kapolri tidak berkeberatan, setuju, bahkan untuk teman-teman TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Ini tolong dicatat itu. Sangat setuju dan itu sudah diakomodir di Pasal 43. Kita sepakat bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme," jelas Tito.

 

Tak Perlu Perppu

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wacana penerbitan perppu tidak diperlukan. Sebab, pembahasan RUU Terorisme sudah hampir rampung. Ia kemudian menuding pemerintah kerap menunda pengesahan RUU tersebut.

"Perppu itu menurut saya tidak diperlukan karena dalam pembahasan RUU ini sudah mau final. Bahkan pada masa sidang lalu pun sudah bisa disahkan, tapi kan pemerintah yang menunda gitu. Jangan kebolak-balik," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Tak hanya itu, Waketum Gerindra ini juga mengungkapkan sebenarnya payung hukum terkait terorisme telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia mengungkapkan revisi UU tersebut sedang dalam proses penyempurnaan.

"Jadi payung hukum sudah ada jelas, cuma mereka (pemerintah) ingin satu kewenangan lebih, termasuk untuk preventive action, yaitu orang (terduga teroris) bisa dicomot atas tuduhan itu tanpa melalui proses pengadilan. Itu ada pro-kontra. Komnas HAM juga ada sejumlah keberatan karena nanti orang bisa dituduh teroris dan diambil begitu saja," tuturnya.

Lebih jauh, Fadli mengungkapkan dirinya keberatan jika pemerintah kerap menjadikan DPR sebagai 'kambing hitam' terkait regulasi terorisme. Malah, menurutnya, pemerintahlah yang gagal dalam menjaga keamanan negara.

"Jangan seolah-olah karena gagal mengatasi (terorisme), undang-undang yang disalahkan. Yang salah jelas pemerintah dan aparat keamanan yang gagal mengamankan masyarakat," tutupnya.

 

Lobi Gerindra-PKS-PD

Menko Polhukam Wiranto mengadakan pertemuan dengan petinggi partai pendukung pemerintah dan menyebut sudah ada kata sepakat terkait pengesahan revisi UU Terorisme, tanpa harus ada perppu. Sekjen PPP Arsul Sani, yang hadir dalam pertemuan itu, menyebut parpol pendukung Jokowi ditugasi melobi 3 partai yang belum sepakat.

"Semua fraksi parpol koalisi pendukung pemerintahan (sepakat mempercepat revisi UU Terorisme). Kami, fraksi-fraksi ini, diminta melobi 3 fraksi lainnya (Gerindra, PKS, Partai Demokrat)," kata Arsul, Senin (14/5/2018).

Arsul tak menampik jika dikatakan permasalahan dalam pembahasan revisi UU Terorisme tinggal soal definisi terorisme. Dia menyebut ada beberapa pendapat soal definisi ini.

"Beberapa fraksi meminta agar motif-motif masuk dalam definisi di batang tubuh RUU. Namun beberapa fraksi, seperti PPP, menawarkan alternatif lain agar motif politik, ideologi, dan ancaman keamanan negara cukup di penjelasan umum," ucap dia.

Sebelumnya, Wiranto mengungkap ada dua pasal krusial revisi UU Terorisme. Pasal itu termasuk soal definisi terorisme dan pelibatan TNI. Wiranto mengatakan pemerintah dan DPR sudah menemui kesepakatan.

"Ada dua yang krusial yang belum selesai. Pertama, definisi, sudah selesai. Kita anggap selesai ada kesepakatan. Kedua, pelibatan TNI bagaimana. Sudah selesai juga. Dengan demikian, maka tidak perlu ada lagi yang perlu kita perdebatkan," kata Wiranto.

 

Komprehensif

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta agar revisi UU ini lebih komprehensif dan kuat.  "Lebih bagus undang-undang itu yang komprehensif yang kuat daripada kemudian kita nanti ribut terus soal Perppu," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, di Jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (14/5/2018).

Haedar merasa yakin DPR mampu melakukan hal itu. Muhammadiyah setuju tindakan berdasar undang-undang yang tegas dan mempunyai kekuatan hukum dalam memberi peran aparat agar sah dalam bertindak tetapi harus bersifat komprehensif dan obyektif.

"Mestinya DPR tahu keadaan seperti apa lalu didiskusikan secara matang. Tetapi biarpun keadaan mendesak semuanya harus komprehensif," lanjutnya.

Menurutnya, terorisme harus diusut tuntas dari mana sumbernya, ideologi, relasi dan siapa sesungguhnya pelaku di lapangan dan siapa aktor di belakangnya.

Muhammadiyah juga meminta deradikalisasi yang dilakukan selama ini agar ditinjau ulang. Karena ekstrem yang dilawan dengan ekstrem ternyata tetap membuat tindakan terorisme berkembang biak. Dia menilai, hal yang ekstrem jika dilawan dengan ekstrem memang seketika terlihat selesai tetapi tidak bisa sampai ke akar-akarnya.

"Siapa tahu dengan teori pagar betis gaya dulu di zaman pemerintah memecahkan masalah separtisme misalkan, itu di mana masyarakat dan rakyat seluruh komponen bangsa itu punya persepsi dan jaringan yang sama mencegah terorisme," urainya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>