Laporan Ditolak Bawaslu, BPN Prabowo: Tidak Fair!

Senin, 20 Mei 2019  19:08

Laporan Ditolak Bawaslu, BPN Prabowo: Tidak Fair!

Sidang Bawaslu tolak laporan BPN

Jakarta (BM) – Bawaslu memutuskan, laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak bisa diterima. Alasannya, bukti yang diajukan hanya berupa link berita.

BPN menyayangkan penolakan laporan tersebut.  "Pertama saya menyayangkan bahwa keputusan tersebut tidak merekomendasikan laporan kami diteruskan karena saksi-saksi ini belum sempat ditanyakan," ujar Sekjen Relawan IT BPN sekaligus pelapor, Dian Islami Fatwa, di Kantor Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Dian mengaku telah menyiapkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu. Tetapi, Bawaslu sudah lebih dahulu tidak menerima pelaporan BPN Prabowo. Dian menilai Bawaslu berlaku tidak adil.

"Kan mestinya ada saksi, kami sudah menyiapkan sejumlah saksi dan belum diperiksa. Bagi saya ini nggak fair dan juga ada beberapa dokumen yang sebelumnya sudah kita siapkan," kata Dian.

Dian mengaku rentang waktu antara pelaporan dan putusan pendahuluan sangat terbatas. Sehingga ia memutuskan melaporkan terlebih dahulu lalu menyediakan sejumlah bukti.

"Karena antara jangka waktu saya menemukan dan harus melaporkan ini jangka waktunya sangat mepet sekali. Jadi yang terpikir oleh saya adalah melaporkan dulu karena terbatas 7 hari," lanjut Dian.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak terkejut dengan putusan Bawaslu yang menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia mengatakan sudah menduga hal tersebut sejak laporan dilayangkan ke Bawaslu.

"Sudah kita duga. Laporan apapun pasti dianggap kurang (bukti). Jangankan ke Bawaslu, ke polisi juga semua kurang," ujar Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Muzani menyebut laporan BPN memang tak pernah ditanggapi serius. Ia memprediksi hal yang sama akan terjadi jika pihaknya mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pokoknya sudah kita duga. Nanti di MK pun gitu. Yang membuat bukti itu kuat siapa? Yang membuat lemah siapa?" kata Wakil Ketua BPN itu.

Sebelumnya dalam pertimbangan, Bawaslu menyebut bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria TSM. Bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi di antaranya berupa link berita.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

 

Sederet Alasan

Bawaslu menilai, bukti-bukti yang diajukan BPN disebut Bawaslu tidak memenuhi kriteria kecurangan TSM. Selain itu, Bawaslu memberikan berbagai alasan atas penolakannya atas laporan BPN itu. Berikut ini alasan Bawaslu:

Sebelumnya, Bawaslu membacakan 2 putusan pendahuluan atas laporan BPN, yaitu laporan yang diregistrasi atas nama Djoko Santoso dan laporan atas nama Dian Fatwa. Kedua laporan itu ditujukan pada terlapor, yaitu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Untuk laporan pertama, Bawaslu menyebut bukti yang diajukan BPN hanya berupa hasil cetak atau print-out dari media daring atau online sebanyak 73 serta 2 kasus penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Bawaslu, bukti itu tidak memenuhi kriteria karena tidak ada dokumen atau video yang menunjukkan terlapor, yaitu Jokowi dan Ma'ruf, melakukan kecurangan TSM yang dilaporkan.

"Bukti print-out berita online tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus didukung bukti lain, berupa dokumen surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan aparat struktural, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum yang terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Selain itu, Bawaslu tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan perencanaan kecurangan, baik yang dilakukan Jokowi maupun Ma'ruf. Hal itu, menurut Ratna, penting apabila BPN ingin melaporkan dugaan kecurangan yang sifatnya sistematis.

"Bukti adanya perbuatan yang sistematis yang dilakukan terlapor adalah bukti yang wajib dimasukkan oleh pelapor dalam laporan karena menyangkut syarat kumulatif dari bukti dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM, sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang sistematis dilakukan terlapor membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis," kata Ratna.

Dari sisi masif, menurut Ratna, BPN tidak pula menyertakan buktinya. Perbuatan kecurangan yang masif, menurut Ratna, setidaknya terjadi pada 50 persen dari jumlah semua provinsi.

Sedangkan untuk laporan kedua, yang diajukan Dian Fatwa selaku Sekjen Relawan IT BPN, disebut Bawaslu setali tiga uang dengan laporan sebelumnya. Bukti yang diajukan BPN disebut Bawaslu hanya berupa tautan atau link dari berita media daring.

"Pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum, yang terhubung langsung dengan terlapor sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

"Bukti adanya perbuatan yang sistematis yang dilakukan terlapor adalah bukti yang wajib dimasukkan oleh pelapor dalam laporan karena menyangkut sarat kumulatif dari bukti dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM. Sehingga, dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang sistematis dilakukan terlapor, membuat laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan bukti sistematis," imbuh Frizt.

Pun terkait dengan dugaan kecurangan yang masif, dalam laporan kedua ini disebut Bawaslu tidak didukung bukti lain yang menunjukkan kecurangan yang terjadi pada setidaknya 50 persen dari keseluruhan provinsi. Bukti berupa tautan berita disebut Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri.

"Perbuatan masif, pelapor memasukkan bukti berupa link berita. Sebelumnya, telah diurai di atas bahwa bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah provinsi di Indonesia," tutupnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>