Menang di PT TUN, Kubu Romi Ajak Kader PPP Bersatu

Rabu, 14 Juni 2017  19:59

Menang di PT TUN, Kubu Romi Ajak Kader PPP Bersatu

Ketum PPP hasil Muktamar VIII Romahurmuziy (Romy) bertemu MenkumhamYassona Laoly.

JAKARTA (BM) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan gugatan Romahurmuziy alias Romi. Artinya, saat ini PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Ketum Romahurmuziy dengan Sekjen Arsul Sani sesuai dengan SK Kemenkum HAM.
 
 “Dengan amar putusan tersebut, PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy-Arsul Sani adalah sah,” ujar Wasekjen PPP kubu Romi, Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/6).
Awiek, sapaan akrabnya mengajak seluruh kader PPP bersatu dengan adanya putusan PT TUN ini. Termasuk kepada loyalis Djan Faridz terkait dualisme di tubuh PPP.
 
 “Tidak ada lagi dualisme PPP. Kader PPP harus bersatu padu untuk membesarkan partai dengan melakukan konsolidasi agar target tiga besar tercapai.”
 
Sengketa bermula saat adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy atau Romi.
 
Tapi, kubu Djan Faridz tidak terima atas keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM itu.
 
Menkum HAM dan PPP kubu Romi pun akhirnya mengajukan banding. Gayung bersambut. Permohonan banding itu dikabulkan. Vonis itu diketok oleh ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto.
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy mengakui siap merangkul PPP kubu Djan Faridz menyusul ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.  "Kami siap merangkul pihak sebelah (kubu Djan Faridz) secara terbuka untuk bergabung dalam kepengurusan PPP," ujar Wasekjen PPP kubu Romi, Achmad Baidowi, Rabu (14/6).
 
Achmad berharap dengan putusan PT TUN tersebut, kedua kubu PPP bersatu atau islah. Apalagi, kata dia, PPP akan menghadapi agenda politik besar di masa mendatang, seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019.
 
"Kita tidak perlu lagi pecah, kalau pecah bisa saja kita kalah di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Mari bersatu membesarkan partai ini agar bisa menjadi tiga besar nasional," imbuh dia.
 
Terpisah, Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah berharap supaya tak ada lagi perpecahan di tubuh PPP. Ia menginginkan Romi dan Djan islah. 
 
"Kalau lihat dari sikon, saya sih berharap islah kan gitu. Ngapain sih cari ribut mau pilkada, mau pilpres? Yang rugi partai," ujar Dimyati, Rabu (14/6/2017).
 
Dimyati mengatakan, 'bola' kini berada di tangan Romi dan Djan. Jika mereka sepakat berdamai, maka kader di bawahnya akan mengikuti.
 
"Kuncinya di ketum Romi dan Djan. Kami makmum ikut saja. Kalau kami ikut salah satu berkhianat, kami berharap win-win lah. Lebih banyak pendukung lebih bagus," imbuhnya.
 
Menurutnya, bisa saja PPP kubu Djan mengajukan kasasi. Namun, Dimyati mengatakan hal tersebut akan menguras energi, apalagi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
 
"Kalau islah nggak perlu kasasi, itu kan bisa panjang prosesnya. Kan nggak ada untungnya, menang jadi arang, kalah jadi abu," ucap dia. (det/ bst/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>