Musnaslub Golkar Menguat, Airlangga Hartarto Peroleh Banyak

Selasa, 03 Desember 2017  19:47

Musnaslub Golkar Menguat, Airlangga Hartarto Peroleh Banyak

Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono menyerahkan surat rekomendasi Airlangga Hartarto sebagai calon Ketum Partai Golkar.

Bantul (BM) - Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyebut saat ini sudah 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi yang menghendaki digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) secepatnya.

Usulan Munaslub untuk mengakhiri polemik internal partai menyusul jeratan kasus hukum terhadap Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang berdampak terhadap elektabilitas partai.

"Saya datang ke daerah, mereka berpandangan situasi yang dihadapi Setya Novanto semakin sulit dilihat dari sisi hukum, sehingga muncul tuntutan perubahan. 31 DPD menuntut ada perubahan sesuai mekanisme partai, agenda mendesak digelar Munaslub," kata Akbar Tanjung, di sela acara pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Golkar DIY, di Bantul, Yogyakarta, Minggu (3/12/2017).

Menurutnya, kewenangan dalam Munaslub tak jauh berbeda dari agenda Musyawarah Nasional yang digelar lima tahun sekali, salah satunya pemilihan ketua umum.

Hasil konsultasinya kepada tokoh-tokoh Golkar, Munaslub sebagai jalan keluar untuk mengakhiri persoalan Golkar sesuai jargon partai yakni bangkit kembali, jaya kembali, dan menang kembali.

"Semuanya memberikan dukungan, dan semuanya mengerucut kepada nama Airlangga Hartarto, dengan alasan komitmen kegolkarannya, salah satu tokoh nasional Golkar, berprestasi, dan dia bersih," tandasnya.

Akbar menambahkan, muara dari Munaslub adalah semangat perubahan dan perbaikan agar kembali mendapatkan kepercayaan lagi di masyarakat.

"Pengalaman panjang kami (Golkar) akan menjadi dasar melakukan perubahan internal," imbuhnya.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menambahkan, usulan Munaslub terlepas dari proses hukum yang dijalani Setya Novanto. Menurutnya, Munaslub adalah kebutuhan organisasi karena Golkar mengalami sentimen negatif di masyarakat dan penurunan elektabilitas.

"Golkar harus keluar dari sentimen negatif dan melakukan perubahan untuk konsolidasi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Jadi proses hukum tak berkaitan dengan usulan Munaslub yang telah ditandatangani 31 DPD I, harus dibedakan mana proses hukum yang kedepankan asas praduga tak bersalah, dengan proses politik internal organisasi," ujarnya.

Menurutnya, momentum perubahan saat ini mendapat dukungan dari masyarakat luar. Sehingga mau tak mau Golkar harus meresponnya. Kondisi ini berbeda ketika 1999-2004 saat itu internal organisasi menginginkan perubahan tapi tekanan justru datang dari luar.

"Rabu besok kita usulkan Munaslub ke DPP, tak hanya ditandatangani oleh DPD I tapi juga DPD II. Untuk jadwal Munaslub diusulkan tanggal 16-17 Desember 2017," paparnya.

 

Dukung Airlangga

Terpisah, Ketua Umum Kesatuan Organisasi Gotong Royong (Kosgoro) Agung Laksono mendesak Partai Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan Desember 2017.

"DPP Partai Golkar harus mendengarkan suara-suara kader di daerah dan saat ini ada 31 dari total 34 DPD I yang meminta diadakan Munaslub. Kami berharap bahwa usulan-usulan harus direspons positif," tegasnya usai rapat di Jakarta, Sabtu (2/12).

Agung menekankan urgensi menggelar munaslub tinggi. Pasalnya selain elektabilitas dan marwah partai yang kian tergerus, ada kontestasi politik di tahun mendatang yang harus dihadapi Partai Golkar. Untuk itu jika Golkar menggelar Munaslub Desember ini, Partai Golkar masih memiliki waktu untuk mempersiapkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Untuk itu kami mendesak Munaslub dilakukan dalam Desember ini supaya dapat memasuki tahun depan dengan bersih. Tugas-tugas kepartaian seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres bisa dilakukan dengan baik," demikian Agung.

 

Novanto Mundur

Sementara itu,  Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, membenarkan kliennya akan mundur sebagai ketua umum Golkar. Namun dia menegaskan Setya mundur setelah sidang praperadilan usai.

"Setelah praperadilan selesai (Setya Novanto) akan pimpin munasnya Golkar agar bisa mundur secara terhormat," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Desember 2017.

Sebelumnya beredar kabar Setya Novanto akan mundur dalam waktu dekat. Kabar tersebut diungkapkan Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena.

Fredrich membenarkan pernyataan Melki. Namun, dia menuturkan Setya ingin memimpin musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar sebelum mundur. "Beliau memungkinkan bisa memimpin munaslub itu," ujar dia.

Menurut Fredrich, Setya ingin keluar dari Golkar dengan cara yang terhormat. Alasannya, agar Setya dapat melakukan serah terima jabatan dengan pemimpin selanjutnya. "Beliau akan memimpin (Munaslub) agar bisa dilanjutkan sama siapa gitu kira-kira," kata dia.

Adapun kuasa hukum Setya Novanto yang lain, Otto Hasibuan, mengatakan tidak mengetahui soal rencana kliennya mundur sebagai Ketua Umum Golkar. "Saya terakhir bertemu hari Kamis lalu dan tidak ada pembicaraan seperti itu," ujar Otto. (tem/det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>