PAN Kritisi Bertahannya Setya Novanto

Rabu, 22 November 2017  17:20

PAN Kritisi Bertahannya Setya Novanto

Yandri Susanto

Jakarta (BM) -  Bertahannya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI maupun Ketua Umum Golkar menarik perhatian banyak kalangan. Fraksi PAN di DPR mendesak Golkar memerhatikan desakan pergantian Ketua DPR.

"Sebaiknya memang kelembagaan ini (DPR) milik semua orang, termasuk fraksi yang lain. Jadi Golkar tolong pikirkan martabat lembaga yang sangat kita hormati ini. Betul itu hak Golkar, tapi sebaiknya Golkar melihat kondisi yang objektif bahwa hari ini Novanto tidak bisa melakukan apa-apa," ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Rabu (22/11/2017).

Menurut Yandri, banyak kader Golkar yang bisa menggantikan Novanto sebagai Ketua DPR. Golkar, dianggap Yandri, mengambil langkah tepat andai segera mengganti Novanto dari kursi Ketua DPR.

"Alangkah baiknya kalau Golkar segera memproses pergantian Novanto dan biar kita minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya dan citra DPR bisa menjadi lebih baik tidak tersandera dengan kasus Novanto," ujarnya.

Meski Golkar yang punya kewenangan penuh soal kursi Ketua DPR, Yandri menegaskan DPR bukan hanya milik satu partai. Golkar diminta Yandri memerhatikan masukan dari seluruh fraksi di DPR.

"Saya yakin mayoritas anggota DPR tidak mau kondisi seperti ini, tersandera oleh kasus Novanto. Ini kan persoalan pribadi Novanto, bukan kelembagaan. Tidak adil rasanya masalah pribadi itu menyeret-nyeret lembaga terhormat itu," ucap Yandri.

"Itu yang harus disadari oleh Golkar. Pergantian itu perlu dilakukan," tegas dia.

Pendapat senada disampaikan politisi PKB Lukman Edi. Ia berharap Partai Golkar tidak menyandera kerja parlemen dengan mempertahankan ketua umumnya Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Menurut Lukman Edi, dengan dipertahankanya Novanto sebagai ketua DPR sama saja Golkar berupaya menyandera lembaga parlemen dengan citra buruk.

"Kan saya sudah bicara Golkar jangan menyandera DPR," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11).

Meski demikian, Lukman menuturkan bahwa kewenangan mengganti posisi ketua DPR adalah hak partai yang mengusungnya. Dan itu harus dihormati.

Dia hanya berharap jangan sampai alasan Golkar menunggu keputusan gugatan pra peradilan status tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyandera kinerja dari DPR itu sendiri.

"Menunggu inkrah dan pra peradilan memang menyandera kita, menyandera DPR secara performance," tegas Lukman yang juga wakil ketua Komisi II.

 

Internal Golkar

Seperti diketahui, Rapat Pleno DPP Golkar telah memutuskan status Setya Novanto masih Ketua Umum Golkar hingga keluarnya putusan praperadilan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghormati keputusan yang diambil lingkup internal Golkar. "Nah Itu kita kembalikan ke Golkar sendiri. Kan mereka sudah rapat kemarin," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

"Saya tidak tahu AD/ART sekarang, tapi ya pasti teman-teman di DPP itu paham," sambungnya.

JK enggan berkomentar soal nama-nama calon pengganti Novanto yang telah marak beredar. Dia menyarankan untuk menunggu hasil praperadilan Novanto. "Ya kita tunggu saja keputusannya," kata JK.

Dia juga menyinggung soal sikap Airlangga Hartarto yang menyatakan siap menjadi Ketum Golkar. Dia menilai Menteri Perindustrian tersebut tetap dapat menjabat Ketua Golkar jika terpilih.

"Secara etika, biasa-biasa saja. Dulu saya wapres (juga) Ketua Golkar. Bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega, ketua partai, wapres. Pak SBY Ketua Demokrat juga presiden. Tidak masalah apa-apa," jelasnya.

 

Pleno

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui, dalam rapat pleno sebagian anggota DPD I meminta diselenggarakan Munaslub untuk melengserkan Novanto. Namun usulan itu belum bisa terpenuhi. Sebab, Munaslub baru bisa digelar jika didukung 2/3 dari anggota DPD I dam DPD II.

"Bahwa ada sebagian anggota DPD I yang menginginkan adanya penyelamatan partai dengan melakukan Munaslub, tetapi ini kan masih belum cukup secara aturan organisasi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Pada akhirnya, kata Ace, Munaslub akan dilaksanakan bila Novanto kalah dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena mesti 2/3 dan karena juga rapat pleno mendengarkan pandangan dari masyarakat, terutama dari internal Partai Golkar melalui DPD yang menginginkan Pak SN mengundurkan diri dan dilakukan Munaslub juga diakomodasi jika memang proses praperadilan ternyata ditolak oleh pengadilan," ujarnya.

Ace menganggap putusan itu yang terbaik untuk partai berlambang pohon beringin. Sebab keputusan itu sudah mencakup beberapa aspirasi dari berbagi pihak.

"Saya kira hasil keputusan rapat pleno kemarin merupakan kompromi terbaik ya untuk menyatukan berbagai macam kepentingan, di satu sisi Pak Setya Novanto dalam upaya pencarian keadilan itu tidak diabaikan, tetapi di sisi lain bahwa Partai Golkar pun juga harus berjalan mekanismenya sesuai dengan mekanisme organisasi dengan cara munaslub tersebut," ucapnya. (mer/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>