Peneliti LIPI: Ada Empat Kelompok Cawapres

Selasa, 06 Maret 2018  19:57

Peneliti LIPI: Ada Empat Kelompok Cawapres

Suasana diskusi yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (6/3)

 

Yusril Ingatkan Bahaya Capres Tunggal

JAKARTA (BM) - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, ada empat kelompok bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Haris dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengangkat tema 'Pencalonan Pilpres 2019 : Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi', di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Empat kelompok cawapres untuk Jokowi itu, kata Haris, pertama yakni para ketua umum partai politik pendukung Jokowi. Dia menyebut nama-nama seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Romahurmuziy, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. "Jadi ada Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Politik," kata Haris dalam diskusi tersebut.

Kelompok cawapres kedua untuk Jokowi, lanjut Haris, yakni dari anggota kabinetnya sendiri. Di antaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kelompok ketiga, yakni tokoh masyarakat, tokoh perempuan, atau pimpinan organisasi kemasyarakatan. Haris menyebut nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, putri Gus Dur Yeni Wahid, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua NU, Ketua Umum Muhammadiyah, dan lainnya.

Kelompok cawapres keempat untuk Jokowi, lanjut Haris, yakni tokoh-tokoh yang terekam hasil survei publik seperti putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Haris mengatakan, dari empat kelompok tersebut, Jokowi perlu memilih cawapres yang bisa menutupi kelemahan pemerintahannya yang sudah empat tahun berjalan hingga sekarang. Kelemahan pemerintahan Jokowi tersebut, lanjut Haris, yakni ada pada bidang penegakan hukum, seperti pemberantasan korupsi, HAM, dan demokrasi.

"Jadi calon wakil presiden pendamping Jokowi lebih dalam konteks menutup kelemahan Pak Jokowi dari segi demokrasi, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi," kata Haris. Haris menilai, penting bagi Jokowi untuk menggaet pendamping yang bisa menutupi kelemahan pemerintahannya di bidang tadi. Hal itu agar Jokowi tidak memilih pendamping karena terjebak faktor koalisi, elektabilitas semata, atau kepentingan jabatan saja.

"Sebab kalau terjebak kepentingan jangka pendek saja, publik atau bangsa kita tidak dapat apapun dari kontestasi presiden yang akan datang," ujar Haris.

 

Cawapres Ideal

Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberi syarat calon wakil presiden (cawapres) ideal versi mereka. Ada tiga syarat yang mereka berikan.

"Ada tiga syarat yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, harus sosok yang bersih dan negarawan, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten, dan berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis," papar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Koordinator bidang politik ICW Donal Fariz menyebut Mahfud MD menjadi calon yang ideal untuk menjadi pendamping Jokowi. Mahfud disebut memenuhi kriteria yang diberikan.

"Tidak mudah mencari sosok yang punya tiga syarat untuk mendampingi Jokowi atau poros lain, saya berani menawarkan nama yang ideal. Prof Mahfud MD, menurut saya, salah satu dari sedikit orang yang bisa memenuhi 3 kriteria," ujar Donal.

Donal memaparkan kriteria yang dipenuhi oleh Mahfud, salah satunya seorang negarawan karena merupakan mantan hakim konstitusi. Mahfud juga profesor bidang hukum yang pasti memiliki visi penegakan hukum.

"Kemudian adalah profesor bidang hukum yang mampu mengawal isu ini. Dan, yang ketiga, beliau sering kali berbicara soal mafia hukum dan mafia bisnis," ujarnya.

Menanggapi nama yang disebut oleh Donal, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menyebut Mahfud adalah cawapres yang layak. Menurutnya, Mahfud tokoh yang bersih, tegas, dan berpengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu Pak Mahfud calon kandidat wakil presiden yang layak tentu saja, sebab bagaimana pun beliau dianggap tokoh yang bersih, kemudian cukup tegas dan juga berpengalaman sebagai Ketua MK," paparnya.

"Kalau berpengalaman sebagai Ketua MK ada pada level negarawan itu. Saya kira salah satu kandidat yang layak untuk dipinang Pak Jokowi juga," ujar Haris.

 

Capres Alternatif

Terpisah, Waketum Gerindra Fadli Zon mendukung munculnya calon alternatif di Pilpres 2019 sebagaimana bergulir akhir-akhir ini.

"Dua atau tiga tak masalah. Malah sebenarnya kami yang berpendapat kalau bisa semua bisa mencalonkan masing-masing. Tapi kan tidak memungkinkan karena keputusan MK," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

 

Maksud dari keputusan MK adalah soal presidential threshold (PT) atau ambang batas capres di UU Pemilu. Untuk bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres, partai atau koalisi harus memenuhi syarat 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu 2014.

Sambutan positif Gerindra terhadap kemungkinan poros baru tersebut diungkapkan oleh Fadli karena saat ini semua hal masih bersifat wacana. Meski begitu, Gerindra memastikan akan tetap mendorong satu poros, yaitu Prabowo.

"Semuanya masih sangat cair. Semuanya masih bersifat wacana. Kita lihatlah apakah bisa ada poros ke-3 atau 2 poros. Semuanya masih sangat dinamis, yang jelas Gerindra pasti akan mendorong 1 poros sendiri," ujarnya.

Wacana pembentukan poros baru untuk Pilpres 2019 disinyalir menguat karena sikap beberapa partai pendukung Joko Widodo yang masih abu-abu, yakni PKB dan PAN. Sejumlah nama calon presiden alternatif mengiringi isu poros baru.

Nama-nama yang bermunculan di beberapa lembaga survei tersebut antara lain Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

 

Bahaya Capres Tunggal

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mewarning bahaya capres tunggal di Pilpres 2019. Bahayanya, jika calon tunggal ini kalah melawan kotak kosong. Pemerintahan pun kosong, chaos pun tidak terelakkan.

Analogi tersebut, kata Yusril, didasari dengan beragam regulasi yang menyulitkan bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

Yusril menilai, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melegalitaskan terjadi calon tunggal. Indikatornya, presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. "Saya menolak tapi dikalahkan MK," ujar Yusril.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Pemilu, 11 Januari lalu. Yusril jadi salah satu pihak yang mengajukan uji materi UU ini.

Nah, regulasi inilah yang melegalisasi terjadinya calon tunggal di Pilpres 2019. Skenarionya begini, penerapan aturan Pemilu 2014, untuk 2019 menyiratkan hanya ada dua poros politik seperti yang terjadi di Pilpres 2014. Jokowi versus Prabowo.

Saat ini, Jokowi sudah didukung lima parpol untuk Pilpres 2019: PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Lainnya: PAN, PKS, Gerindra, PKS, dan PKB belum bersikap. Menurut Yusril, jika PAN berpisah dari koalisi Gerindra dan PKS maka Prabowo sulit menjadi capres.

"Kalau hanya Gerindra dan PKS, Prabowo ngga bisa maju. Nah, kalau Prabowo justru mau diloby jadi cawapres Jokowi, Pilpres sudah selesai. Pertarungan melawan kotak kosong terjadi," prediksinya.

Jika Prabowo mau menjadi cawapres Jokowi, kata Yusril, akan terjadi skenario capres tunggal. Artinya, Pemilu tetap dilaksanakan dengan pemilihan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong. Jika ini terjadi, masalah konstitusional terjadi.

Undang-Undang, kata Yusril, tidak mengatur bagaimana jika capres tunggal kalah melawan kotak kosong. Artinya, perlu legitimasi lebih dari separuh suara nasional untuk mengesahkan pasangan tersebut. Jika kalah melawan kotak kosong, pemerintahan pun kosong.

"Negara bisa terjadi chaos, atau dalam teori disebut constitutional resist, pemerintahan kosong. Masa jabatan tidak bisa diperpanjang oleh MPR. Sehingga kacau, sudah tidak ada pemerintahan lagi," warningnya. "Sudah tidak ada jalan konstitusional lagi," tambahnya.

Yusril berkelakar, secara regulasi tidak ada aturan jika capres kalah melawan kotak kosong. Apakah akan dilakukan putaran kedua atau tidak. "Apa iya ada putaran kedua," kelakarnya. "Kecuali kalau ada intelejen tambah-tambah suara biar menang, itu lain cerita," tambahnya.

Sebelumnya, gelagat Jokowi versus kotak kosong di Pilpres 2019 memang sudah terlihat. Wakil Sekjen DPP PDI-P Eriko Sotarduga dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu lalu menyebut ada tiga faktor yang membuat Jokowi menjadi calon tunggal.

Yaitu, elektabilitas Jokowi masih jauh lebih tinggi dari calon-calon lain termasuk Prabowo sebagai lawan terkuat. Kedua, adanya syarat ambang batas pencalonan presiden. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Faktor ketiga, adalah keinginan setiap parpol untuk mengincar kemenangan di Pilpres.

"Kalau mencalonkan yang lain mungkin menang tidak? Mereka tak akan ambil resiko mencalonkan yg kalah," kata Eriko, di Jakarta. Kendati demikian, Eriko menegaskan tak ada strategi dari partainya untuk menjadikan Jokowi sebagai calon tunggal. Ia menegaskan, PDIP menyambut baik apabila muncul banyak penantang bagi Jokowi. "Kalau ada pemikiran mengarahkan ke calon tunggal tidak ada," pungkasnya. (rmo/kom/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>