Pengamat: Prabowo Jangan Blunder

Rabu, 25 Oktober 2017  18:57

Pengamat: Prabowo Jangan Blunder

Peta Reklamasi

JAKARTA (BM) – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan memfasilitasi pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan para pengembang proyek reklamasi Jakarta. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, hal itu akan berdampak pada popularitas Prabowo.

Menurut Ujang, Prabowo harusnya menjadi contoh yang baik bagi Anies. “Pak Prabowo harus menjadi contoh yang baik,” tegasnya, Rabu (25/10).

Ujang mengingatkan sebagai calon Presiden yang digadang-gadang di Pilpres 2019, Prabowo jangan sampai membuat langkah yang justru menjadi blunder bagi dirinya sendiri. "Jangan sampai membuat blunder politik," ungkapnya.

Ujang khawatir, jika mantan Danjen Kopassus itu sering melakukan blunder politik, popularitasnya bisa disalip oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mulai disukai publik.

"Jika sering membuat blunder bisa jadi popularitasnya akan turun dan akan disalip oleh Gatot," pungkasnya.

Sementara itu, inisiator Garuda Nusantara Center, Andrianto menyatakan, Prabowo Subianto tidak seyogyanya mengajak Anies Baswedan bertemu dengan pengembang pulau reklamasi teluk Jakarta. "Prabowo musti hindari blunder (kesalahan) yang tidak perlu, buat apa juga fasilitasi pengembang bertemu Anies," kata Andrianto, Rabu (25/10).

Andrianto menilai, persepsi publik khususnya warga DKI Jakarta yang berharap kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk melunasi janji kampanye mereka menolak reklamsi nampaknya sulit terealisasi.

"Akhirnya image (Prabowo) jadi drop, politik itu kan persepsi," cetusnya.

Namun demikian, bagi mantan aktivis Prodem itu, kenyataan ini justru menarik bagi kontestasi Pemilihan Presiden 2019 yang akan datang. Apalagi publik memang butuh sosok baru.

"Mereka (publik) pasti sangat antusias dan gembira dengan pilihan yang beragam," demikian Andrianto.

 

Pertemuan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan bertemu bos Grup Artha Graha Tomy Winata dan pemilik Grup Agung Sedayu Richard Halim Kusuma di kediaman Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor.

Richard adalah putra dari Sugianto Kusuma alias Aguan, bos perusahaan yang mendapat jatah mengembangkan lima pulau reklamasi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik di sana.

"Benar ada pertemuan itu," kata Anies saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/10).

Menurut Anies, Prabowo tak memberikan tekanan atau arahan yang harus diputuskan terkait reklamasi. Anies pun menyebut tak ada pembahasan apa pun. Dia hanya mendengarkan saja.

"Pak Prabowo tidak sedikit pun memberikan semacam yang digambarkan tekanan dan lain-lain. Pak Prabowo bersahabat dengan semua pihak dan menerima tamu dari mana-mana. Tamunya akademisi, pengusaha, politisi, ada banyak kalangan," kata Anies.

"Kemudian ada pertemuan itu dan saya datang. Tapi kita posisinya mendengar saja. Sama sekali tidak ada pembicaraan apalagi kesepakatan. Saya cuma mendengar saja di situ," lanjutnya.

Anies menyebut tamu Prabowo tersebut menjelaskan soal reklamasi. Dia pribadi tak mengenal para pengembang itu.

"Mereka menjelaskan soal reklamasi dan Pak Prabowo berteman dengan mereka sudah lama, kalau saya memang tidak kenal," aku Anies.

Sekali lagi Anies menegaskan tak ada pembicaraan apa pun, apalagi kesepakatan.

"Tidak ada, malah kami tak mau menjawab apa-apa. Saya datang ke situ, mereka menjelaskan. Ya saya dengerin saja," jelas Anies.

 

Prabowo Tak Salah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak ingin menyalahkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto soal pertemuan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan bos-bos pengembang proyek reklamasi Jakarta.

Sebagai tokoh nasional dan pimpinan parpol menurut Fahri, Prabowo bisa bertemu dengan siapa saja. "Pak Prabowo benar, sebagai ketua partai kan oke, enggak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Fahri hanya menyanyangkan langkah Anies yang terlebih dahulu bertemu dengan pengembang, bukan dengan para pengambil keputusan. "Saya khawatir saja sistematikanya enggak selesai," ungkapnya.

Seharusnya jelas Fahri, Anies bertemu dengan pengambil kebijakan sebelum dengan bos-bos pengembang. Pengambil kebijakan yang dimaksud adalah, Presiden, menteri terkait, DPRD DKI termasuk dengan DPR RI.

Anies mengaku pernah mengikuti pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan pengembang reklamasi Jakarta, di Hambalang, Bogor, pada Agustus 2017.

Pada pertemuan itu, Anies menegaskan tidak ada intervensi atau tekanan apapun terkait proyek reklamasi. Dia juga menegaskan tidak ada kesepakatan apapun dengan pengembang. [rus]

 

Kumpulkan Data

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyelidiki proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Polisi mengumpulkan data dan dokumen dari 1995 sampai dengan sekarang untuk melengkapi proses penyelidikan tersebut.

"Dari tahun 1995 kan udah ada tuh dokumen-dokumen yang muncul dari reklamasi tuh. Bagaimana wujud awal, kajian pertama reklamasi apa, semangatnya apa sih reklamasi itu, kita harus tahu. Nah itu munculnya tahun 1995, nah ini kita tata. Tahun 19995 muncul apa, apa action-nya, apa kegiatannya, siapa orang-orangnya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Adi menerangkan penyelidikan ini memerlukan satu dokumen sendiri bagi kepolisian dalam memahami reklamasi. Karena itu, dia memerintahkan jajarannya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data terkait proyek yang ramai diperbincangkan masyarakat itu.

"Apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk mengetahui apa itu reklamasi. Ketika kita sudah punya guidance-nya, buku petunjuknya, kita akan mengacu pada buku petunjuk kita, aturan itu," terangnya.

Selain itu, Adi juga menjelaskan penyelidikan dilakukan atas adanya anggapan masyarakat yang pro dan kontra terhadap proyek reklamasi. Penyelidikan, sambung Adi, untuk mencari duduk perkara sebenarnya terkait proyek tersebut.

"Melihat kondisi seperti itu, maka polisi wajib mengetahui apa itu reklamasi di DKI Jakarta. Jangan polisi diam, apatis, tidak mau tahu, gitu. Akhirnya hanya menunggu laporan saja, menurut saya (sikap) itu salah. Kita harus tahu," ujarnya.

Terakhir, Adi pun memastikan kepolisian akan bersikap profesional dalam kasus reklamasi ini. Pihaknya tak akan mudah untuk ditarik-tarik oleh kepentingan tertentu sebab mempunyai petunjuk yang jelas.

"Kita tidak bisa ditarik ke kanan atau ke kiri. Karena kita sudah tahu, mana aturan yang mendasari dari reklamasi," tuturnya. (det/mer/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>