Soal 'Budek-Buta', Ma'ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu

Rabu, 14 November 2018  17:49

Soal 'Budek-Buta', Ma'ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu

Penyandang disabilitas menggelar aksi di depan Kantor MUI Jakarta, Rabu (14/11).

Jakarta (BM) - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu RI terkait pernyataan 'budek-buta' bagi mereka yang tidak bisa melihat prestasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).  Pelapor Bonny Syahrizal didampingi Advokat Senopati 08.

Pelapor mengaku sebagai bagian dari Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR), yang merupakan sayap Partai Gerindra.

Bonny menyebut pernyataan Ma'ruf Amin itu melanggar UU Pemilu Pasal 280 juncto 521 ayat 1, butir c, d, dan e, juncto Pasal 521. Ancaman hukuman 24 bulan. Ia diduga melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat serta mengganggu ketertiban umum.

"Sehubungan dengan pernyataan paslon cawapres nomor urut 01, yaitu yang kita hormati dan kita memuliakan Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana telah menimbulkan banyak kritikan dan protes keras yaitu tentang ucapannya soal budek atau tuli, buta, atau tidak melihat. Beliau katakan bahwa orang yang tidak mendengar pencapaian pembangunan presiden Jokowi orang tidak melihat disebut tuli dan buta," kata Bonny di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Menurutnya, pernyataan itu menyinggung kaum disabilitas karena menjadi objek pembicaraan. Bonny menduga pernyataan tersebut juga menghina kaum disabilitas sehingga dia terpacu untuk membuat laporan.

"Sudah banyak protes juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan elemen yang sangat kecewa terhadap ucapan beliau tersebut, dengan patut diduga telah melakukan penghinaan terhadap para penyandang disabilitas dan menjadikannya bahan pembanding atau ejekan di dalam narasi politiknya. Kami duga beliau melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat serta mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Untuk mendukung laporannya, ia membawa 3 dokumen berita dari media online. Serta video pernyataan dari salah satu penyandang disabilitas yang kecewa terhadap pernyataan Ma'ruf.

Sementara itu, sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam ‘Forum Tunanetra Menggugat’ menggelar aksi di depan kantor MUI Jakarta, Rabu (14/11).

Suhendar yang menjadi juru bicara kelompok tersebut mengatakan tidak bisa memaksakan adanya permintaan maaf dari Ma'ruf Amin. Namun dia menegaskan menyebut diksi 'budek-buta' yang digunakan Ma'ruf Amin menyinggung perasaan kaum difabel.

"Banyak diksi lain yang bisa digunakan. Ada kata yang lebih menyejukan dan. Kenapa tidak menggunakan kata tidak melihat atau tidak mendengar. Diksi ini yang menyinggung kaum difabel," kata Suhendar kepada wartawan, Rabu (14/11/2018).

Suhendar mengatakan Ma'ruf masih punya tiga hari untuk meminta maaf sejak penyataan sikap Forum Tunanetra Menggugat, Senin (12/11) lalu. Bila tidak ada pemintaan maaf, dia menegaskan akan melaporkan Ma'ruf Amin kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komnas HAM.

Sebelumnya, Forum Tunanetra Menggugat menuntut permintaan maaf dari Ma'ruf Amin. Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Yudi Yusfar, yang tergabung dalam forum tersebut, menyesalkan pernyataan yang menyamakan penyandang disabilitas dengan pihak-pihak yang tidak bisa melihat dan mendengar keberhasilan Jokowi.

"Kami meminta Kyai Ma'ruf Amin menarik penyataan itu atau meminta maaf secara langsung. Kami beri waktu 10 hari sejak hari ini. Kalau tidak ada iktikad baik, kami akan mengambil langkah lebih lanjut," ujar Yudi.

 

Tidak Menyinggung

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf Amin menegaskan dirinya tidak sedang menyinggung kaum difabel terkait diksi 'budek-buta'.  "Nggak menyinggung mereka kok minta maaf, begimana. Kecuali saya menyinggung. Saya nggak menyinggung siapa-siapa," tegas Ma'ruf di Kediaman Ma'aruf Amin, Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Ma'ruf menyebut pernyataan 'budek-buta' bukan soal fisik. Dia kembali menjelaskan maksud sebenarnya dari diksi 'budek-buta' yang dipakainya saat mengkritik orang yang tidak bisa melihat prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK).

"Lah kan bukan budek dalam arti fisik. Budek-buta itu kan dia melihat tapi tidak melihat. Dia mendengar tapi tidak. Jadi bukan artian fisiklah. Kan sudah pernyataan dari pihak pembela itu. Itu nggak ada malasalah," sebut Ma'ruf. (det/mer/tit)

 

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>