Tahun 2019, Pakde Karwo Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih WTP

Rabu, 12 September 2018  17:14

Tahun 2019, Pakde Karwo Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih WTP
SIDOARJO (BM) - Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo hadir dalam Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dari Novian Herodwijanto kepada Harry Purwaka di Kantor BPK RI Perwakilan Jatim, Jl. Raya Juanda, Kab. Sidoarjo, Rabu (12/9). Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.


“Pada tahun ini (2018),  berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyak 36 pemerintah/kabupaten kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 bisa meraih WTP juga,” ungkap Pakde Karwo.


Lanjutnya, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jatim dan BPK.  Pemprov Jatim tunduk terhadap system akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006  yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral  yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.           

 “Oleh sebab itu Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.


Pakde Karwo menambahkan, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN  sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum. Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

 
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar.  Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPK  yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM. “Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” lanjutnya. (Era)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>