Tolak Perppu Ormas, F-PAN Soroti Pembubaran HTI

Rabu, 04 Oktober 2017  17:48

Tolak Perppu Ormas, F-PAN Soroti Pembubaran HTI

Yandri Susanto

Jakarta - Komisi II DPR RI mulai melakukan pembahasan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama pemerintah. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, Perppu Ormas akan dibahas secara mendalam.

"Perppu Ormas lagi akan dibahas. Saya sudah diskusikan dengan fraksi kami. Tentu akan dibahas secara mendalam," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Zulkifli juga menyebut, pihaknya akan meminta bantuan kepada pakar dan para ahli di bidang tersebut. Ia menyatakan akan mengambil sikap untuk menolak atau menerima Perppu setelah ada keputusan dari pakar dan ahli.

"Nanti kan kita minta masukan oleh para pakar dan ahli. Nanti kan kelihatan. Itu kan pasalnya lebar sekali, saya kira pakar-pakar dan ahli bisa untuk membahas itu. Baru nanti setelah itu kita ambil sikap," tambah Zulkifli.

Namun, Zulkifli menyebut pasal yang ada di dalam Perppu Ormas adalah pasal karet. Hal itu menurutnya, akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. "Pasalnya itu pasal karet. Sanksinya itu berat sekali 20 tahun pidana. Itu akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat," tuturnya.

Dalam pembahasan di Komisi II kemarin, Fraksi PAN punya sikap cenderung menolak penerbitan Perppu ini karena mengatakan belum ada kegentingan memaksa. PAN lalu menyinggung soal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kalau PAN kecenderungan untuk menolak sangat tinggi karena frasa pengadilan itu dihapus semua, itu kami tolak keras. UU 17/2013 (tentang Ormas) sudah sangat lengkap," ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

"Nah, kemudian kegentingan memaksa, kan cuma HTI yang dibubarkan. Menurut saya, kenapa nggak dinamakan Perppu HTI saja?" imbuh Yandri.

Yandri mengatakan, beberapa pasal di Perppu Ormas banyak yang membuatnya bertanya-tanya. Oleh karena itu, Yandri mengatakan fraksinya cenderung menolak Perppu ini.

"Semua frasa pengadilan kenapa dihapus? Kemudian kalau masalah, misalkan ada salah satu ayat di pasal 54 kalau tidak salah, mengubah UU itu diancam juga di sini. Sementara kan DPR melalui MPR diberikan hak untuk amandemen UU," sebut Yandri.

"Apakah amandemen itu dianggap mengubah nggak? Kalau itu dianggap mengubah berarti kan bisa ditangkapin semua nih anggota DPR," tambah dia.

 

Dua Menteri Absen

Mendagri Tjahjo Kumolo tidak hadir dalam rapat di Komisi II DPR yang membahas Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas. Tjahjo meminta maaf atas ketidakhadirannya.

Alasannya, Tjahjo sudah memenuhi undangan untuk menghadiri simposium di gedung MPR, Jakpus, Rabu (4/10/2017). Saat menjadi pembicara, ia juga tidak berlama-lama di gedung MPR karena sedang sakit.

"Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Sebab sehabis ini saya ada urusan selama satu jam yang penting. Bukan apa-apa, tidak substansial, hanya saya ada bisul yang cukup besar dan harus diangkat," ujar Tjahjo.

Karena tak hadir, Tjahjo dikritik oleh Anggota Komisi II dari F-PAN Yandri Susanto. Namun, Tjahjo sudah mengutus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo dalam rapat di Komisi II hari ini.

"Kami terima kritik anggota fraksi PAN. Kami janji lebih dulu siap hadir di simposium yang dilaksanakan MPR dan DPD. Waktunya atau jam dan hari, saya sudah sampaikan via Dirjen Polpum untuk meminta maaf karena saya tidak hadir dan melalui berita ini saya minta maaf kepada pimpinan Komisi II," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Komisi II DPR rapat dengan pemerintah membahas Perppu Ormas hari ini. Selain Tjahjo, Menkum HAM Yasonna Laoly juga tak hadir dalam rapat. Yandri mengkritik ketidakhadiran dua menteri itu.

"Seharusnya yang berhak Mendagri dan Menkum HAM. Presiden salah utus. Tapi okelah kita hormati Pak Menteri (Menkominfo Rudiantara) mau hadir. Kalau nggak ada Pak Menteri, kita batal ini," ujar Yandri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

 

Panggil Eks Anggota HTI

Komisi II akan menghadirkan dalam pembahasan. "Ormas atau pihak-pihak yang akan diundang sekarang ini sedang diinventarisasi. Kami memberikan kebebasan kepada fraksi-fraksi untuk mengundang, baik yang setuju terhadap perppu ini maupun yang tidak setuju maupun yang berada di tengah," ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Amali mengatakan undangan kepada ormas-ormas segera dilayangkan. Namun Amali menyebut tak semua ormas yang ada di Indonesia akan dihadirkan ke DPR.

"Sementara ini kita sudah inventarisasi. Nanti akan kita sampaikan undangan, tentu nanti organisasinya representasilah, tidak seluruh. Kalau disampaikan, ada berapa ratus itu yang terdaftar," jelas Amali.

Amali menyebut Komisi II DPR tak menutup kemungkinan menghadirkan eks pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan. HTI saat ini sudah resmi dibubarkan pemerintah.

"Tadi ada usulan, tetapi dia bukan HTI, tetapi sebagai eks ya. Sebagai eks. Sedang kita pertimbangkan," ucap Amali. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>