Tunjangan Legislator Jadi Raperda Inisiatif

Rabu, 26 Juli 2017  22:12

Tunjangan Legislator Jadi Raperda Inisiatif

Masduki Toha tandatangan

SURABAYA (BM)  - Raperda yang mengatur tunjangan trasportasi legislator Kota Surabaya akhirnya masuk dalam agenda pembahasan DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wawali Whisnu Sakti Buana, Rabu (26/7), pimpinan sidang Masduki Toha menggedok persetujuan pembahasan raperda tersebut.

Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menuturkan, selama kawan-kawan di DPRD memenuhi aturan, prinsipnya pihaknya tidak akan menghambat sesuai dengan kesepakatan yang baru. Pemerintah kota akan memberikan juklak sesuai kemauan anggota DPRD secara realistis, dan melihat kemampuan APBD Kota Surabaya. Semoga anggota dewan bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan raperda ini.  “Toh ini resmi  menjadi raperda inisiatif,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya.

Whisnu mengatakan, Semua sudah diatur, antara lain tunjangan legislator kota tidak boleh lebih besar dari Provinsi. Sementara di level provinsi sendiri, tunjangan legislator belum dibahas. “Kita sekarang ini lagi intensif melakukan komunikasi baik dengan Provinsi ataupun Depdadagri.  Upaya mempercepat pelaksanaan pemberian tunjangan, harusnya  Provinsi sudah lebih dahulu menentukan besaran tunjangan transportasi. Hal ini yang ditunggu oleh Pemkot sebagai dasar untuk menentukan besaran transportasi yang diberikan anggota dewan di Surabaya,” tegasnya

Ia mengungkapkan, normatifnya tunjangan transport sesuai dengan sewa mobil dikalikan dengan hari kerja. Artinya tidak dikalikan 30 karena hari Minggu adalah hari libur. Aktivitas di Pemerintah Kota dengan  anggota dewan kinerjanya berbeda.

“Dewan kan normatif, hari  Sabtu kadang masuk kadang tidak,” kelakarnya.

Sementara itu, Vinsensius Awey, anggota dewan dari Partai Nasdem yang sejak semula menolak diberi mobil pinjam pakai oleh Pemkot, mengaku tunjangan transportasi yang diberikan Pemkot diterimanya, karena tunjangan dan gaji  adalah hak yang melekat pada jabatan anggota dewan. Gaji anggota dewan  itu diberikan oleh negara untuk legislasi, anggaran dan pengawasan kepada pemerintah.  Take home pay,” ungkapnya.

Awey menyatakan, Ini perintah PP yang harus dijalankan oleh pemerintah dibawahnya. Jika perdanya selesai akhir September karena dibahas bulan Juli ini, maka tunjangan akan diberikan semua secara rapel. Karena berlaku surut akan diberikan mulai dilantik, namun apa yang sudah dilakukan Pemkot yang sudah memberikan mobil pinjam pakai, harusnya yang diterima  sejak PP turun.  “Kita harus fair dong, Surabaya kan sudah terima  mobil pinjam pakai selama ini,” pungkasnya. (dji/nii)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>