37 LSM Tak Terdeteksi di Kesbangpol Probolinggo

Selasa, 13 Agustus 2019  19:51

37 LSM Tak Terdeteksi di Kesbangpol Probolinggo

Kepala Kesbangpol Probolinggo saat mengumpulkan para LSM. (BM/Saifullah)

PROBOLINGGO (BM)  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Probolinggo mencatat dari total 54 Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten Probolinggo. Hanya ada 17 Ormas/LSM yang berbadan hukum dan tedaftar di Kesbangpol setempat.
 
 
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kesbangpol Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto yang menyebut hingga 7 Agustus lalu. Ada sekitar 37 Ormas/LSM di kabupaten yang terdata namun belum meregistrasikan diri ke kantor Kesbangpol.

"Dari 57 Ormas/LSM dikabupaten Probolinggo, hanya 17 Ormas/LSM saja yang statusnya jelas karena telah berbadan hukum dan terdaftar di Dirjen Ormas di Kemendagri. Sedangkan 37 Ormas/LSM sisanya belum berbadan hukum,"ungkapnya, Senin (12/8).
 
Dijelaskannya bagi Ormas/LSM yang telah berbadan hukum. Dipastikan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh ke Dirjen Ormas di Kemendagri. Surat keterangan inilah yang dijadikan salah satu syarat Ormas/LSM untuk daftar terdaftar di Kesbangpol. 
 
“Bagi Ormas dan LSM yang tidak memiliki SKT maka tidak akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan juga tidak akan mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kepolisian jika melakukan aksi, dan jelas aksinya pun akan dibubarkan, "jelasnya.
 
Mantan Camat Sumberasih ini menyebut aturan tentang pembentukan Ormas/LSM yang harus berbadan hukum sudah ditetapkan melalui  Permendagri nomor 56 tahun 2017, tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan dilingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah.
 
“Jadi mulai beberapa tahun yang lalu. Pengurusan SKT Ormas/LSM tidak lagi dilakukan di Kesbangpol. Melainkan langsung ke Dirjen Ormas di Kemendagri terlebih dahulu untuk LSM harus Kemenkumham. Dan pemerintah daerah hanya memberikan surat rekomendasinya saja," sebutnya.
 
Dia pun berharap kepada seluruh pengurus Ormas/LSM yang belum berbadan hukum di kabupaten Probolinggo, agar dapat segera mengurus SKT ke Dirjen Ormas di Kemendagri di Jakarta dan Kemenkumham.

"Tak lain agar memudahkan pemerintah dalam hal pemantauan aktifitas Ormas/LSM tersebut agar tidak berbenturan dengan ideologi Pancasila. Besar harapan kami agar setiap Ormas/LSM yang ada di kabupaten Probolinggo ini, juga tercatat dipusat sebagai Ormas/LSM yang berbadan hukum yang jelas. Agar kami juga mudah memantaunya," pungkasnya. (sip)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>