Kelima Kalinya, Sidoarjo Raih WTP dari Kementerian Keuangan

Selasa, 30 September 2018  20:38

Kelima Kalinya, Sidoarjo Raih WTP dari Kementerian Keuangan
SIDOARJO (BM) - Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Penghargaan itu diraih karena Kabupaten Sidoarjo dinilai baik dan memuaskan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2017. Melalui Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (28/9/2019) penghargaan diserahkan langsung ke Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di kantor gubernur ruang Hayam Wuruk lantai 8.
 
Sidoarjo tercatat sudah ke kelima kalinya meraih WTP, Bupati Saiful Ilah bersyukur atas hasil kinerja laporan keuangan dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Timur yang dinilai sangat baik dan memuaskan tanpa ada catatan. Saiful Ilah mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan kerja kerasnya dan kehati-hatiannya dalam mengelola anggaran sehingga Sidoarjo dapat mempertahankan WTP 5 kali.
 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan kepada kepala daerah yang hadir agar terus mempertahankan penilaian opini WTP, sebab menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, penilaian WTP menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam mengelola keuangan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.“Saya minta bagi daerah yang sudah meraih opini WTP agar tetap dipertahankan, dan bagi daerah yang belum meraih WTP segera dilakukan perbaikan dalam laporan keungannya”, ujar Soekarwo.
 
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahaan  Jawa Timur R. Wiwin Istianti menyampaikan, tahun depan penggunaan anggaran oleh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus melalui pemaparan terlebih dulu dihadapan kepala daerahnya. Kepala OPD wajib memaparkan kepada kepala daerahnya masing-masing, untuk apa saja anggaran tersebut, menurut Wiwin pola baru ini dilakukan di awal tahun sebelum penggunaan anggaran agar dalam penyerapannya tidak menyimpang dan sesuai ketentuan.
 
“Kementerian keuangan sudah membuat aturan nantinya Kepala OPD sebelum menggunakan anggaran wajib memaparkan dihadapan kepala daerahnya masing-masing, ini  dilakukan agar penyerapannya tidak menyimpang, akibatnya adanya temuan-temuan saat dilakukan audit oleh BPK”, terang Wiwin.
 
Bupati Saiful Ilah menyambut baik dengan adanya aturan tersebut, menurutnya kepala OPD seharusnya paparan dulu sebelum menggunakan anggaran, dan  harus bisa menjelaskan kepada bupati/walikota apa saja program kerjanya dan bagaimana penggunaan anggarannya. “Tahun depan nanti akan saya terapkan, seluruh kepala OPD harus memaparkan dulu didepan bupati dan wakil bupati sebelum anggaran digunakan, jadi kita tahu apa saja yang akan dikerjakan dalam satu tahun”, ujar Saiful Ilah. (adv/cls)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>