Proyek Peningkatan Jalan di Lingkar Timur Diduga Melenceng

Rabu, 07 Februari 2018  22:13

Proyek Peningkatan Jalan di Lingkar Timur Diduga Melenceng
SIDOARJO (BM) - Proyek pemeliharaan jalan lingkar timur yang terletak di desa Bluru Kidul Sidoarjo terkesan asal-asalan dan menyalahi spesifikasi pekerjaan.
 
Pekerjaan kerb atau beton pembatas yang dipasang tidak dilakukan oleh rekanan. Sebagai gantinya, disiasati dengan memangkas cor yang dipangkas pinggirnya dan dicat  warna  hitam putih layaknya kerb sungguhan.
 
Gagah Wibisono rekanan yang mengerjakan proyek tersebut saat dikonfirmasi berdalih dengan menyatakan pekerjaan pemasangan kerb memang tidak ada dalam spesifikasi. “Gak ada pekerjaan kerb Mas. Bisa dikoordinasikan ke pelaksana saya,” katanya.
 
Sementara itu, Jimy selaku pelaksana proyek mengatakan lain. Menurut dia, dalam spesifikasi teknis memang pekerjaan kerb. Hanya saja, kata dia, kerb yang dimaksud dalam spesifikasi jenis sepatu yang lazimnya dipergunakan untuk paving. "Di speksifikasi memang ada ketentuan pemasangan kerb tapi jenis sepatu yang biasanya untuk paving,” jelasnya.
 
Saat ditanyakan tidak samanya jenis kerb yang dipasang dengan kerb yang sudah terpasang di kanan kiri dalam pengerjaan proyek-proyek sebelumnya, Jimy terkesan menyalahkan dinas (PUPR) dan konsultan perencanaan. "Pemasangan kerb dengan beton cor yang dipangkas yang kemudian dibentuk mirip kerb, ini juga sudah kami konsultasikan dengan dinas dan konsultan perencanaan. Mereka juga menyarankan seperti itu," ungkapnya.
 
Secara terpisah, Ketua LSM Government Watch Reynaldi menyesalkan dengan apa yang sudah dilakukan rekanan menghilangkan pekerjaan pemasangan kerb ini. Dia menganggap hal tersebut termasuk pencurian volume pekerjaan. "Yang sudah dilakukan rekanan ini sudah masuk dalam ranah pidana," ungkap Reynaldi.
 
Menurutnya, apa yang sudah tertera dalam spesifikasi teknis, gambar proyek maupun bill of quality sebuah pekerjaan harus dijalankan oleh rekanan. "Apabila terjadi pencurian volume dalam sebuah proyek maka bukan hanya kontraktor yang salah tapi dinas dan konsultan perencananya juga bisa dipidana," jelasnya.
 
Dalam waktu dekat, dia akan mengumpulkan data tentang proyek tersebut. Untuk tahap awal, pihaknya akan minta konfirmasi kepada Dinas PU PR Kabupaten Sidoarjo. "Selanjutnya kita akan tunggu adanya pembetulan dari proyek tersebut oleh kontraktor," tegasnya seraya menambahkan, pihaknya juga berencana membawa persoalan itu ke ranah hukum.
 
Sementara itu, Yudi Tetra dari Dins Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sidoarjo sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi melalui handphonenya, tidak pernah diangkat. (cls/udi)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>