Dewan dan Pemkot Bahas Parkir Khusus Difabel

Rabu, 07 Februari 2018  22:44

Dewan dan Pemkot Bahas Parkir Khusus Difabel
SURABAYA (BM) – DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah membahas peraturan tentang penyelenggaraan parkir.
 
Pansus Raperda Penyelenggaraan Parkir di Surabaya telah membahas pengembangan sistem parkir di seluruh kota Surabaya, di antaranya jalan protokol  seperti Raya Darmo, Basuki Rahmat, Panglima Sudirman serta di areal super market dan mall, taman dan restoran. Begitu juga ada upaya anggota dewan untuk memasukkan klausul tentang parkir khusus penyandang difabel.
 
“Salah satu klausul dalam Raperda Penyelenggaraan Perparkiran ini menyebutkan, bagi penyedia parkir wajib menyediakan lahan parkir bagi masyarakat penyandang cacat atau difabel,” ujar Junaedi, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Parkir, Rabu (7/1).
 
Junaedi mengatakan, dalam penyediaan parkir di Mall harusnya ada parkir khusus untuk masyakat yang menyandang cacat. Namun begitu,  lahan yang disediakan belum dibahas dalam pansus inisiatif DPRD Surabaya ini. Apalagi parkir yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya, tentunya ada tempat bagi difabel  pada lokasi yang strategis.
“Untuk berapa kuota dan besaran persentase dari lahan parkir yang disediakan untuk masyarakat disabilitas belum ditetapkan,” katanya.
 
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dalam proses pembahasan Raperda masih menemukan silang pendapat dengan kalangan  Pemerintah Kota Surabaya. Bagian Hukum dan Dishub kota Surabaya belum menemukan kata yang pas antara Penyelenggaraan Parkir dengan Retribusi Parkir. Sehingga, pihaknya harus mengundang pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan, agar waktu yang diberikan selama 60 hari pembahasan parkir ini bisa selesai.
 
“Dalam pembahasan ini, masih ada perbedaan pendapat, Bagian Hukum Pemkot meminta dalam Reperda Penyelenggaran Perparkiran ini harus dibedakan antara Penyelenggaraan Parkir dengan Retribusi Parkir. Sedangkan, Dishub meminta Penyelenggaraan Parkir dengan Retribusi Parkir ini digabung dalam Reperda. Maka dari itu kami masih akan memanggil Bagian Hukum dengan Dishub serta akan mendengarkan pendapat dari Pakar,” ungkapnya.
 
Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya ini juga menjelaskan, secara garis besar soal penggabungan atau pemisahan antara Raperda Penyelenggarakan Parkir dan Retribusi Parkir masih debatable, karena memiliki acuan undang – undang yang berbeda. 
“Dipisah atau digabung dalam satu Raperda Penyelenggaraan Perparkiran ini belum diputuskan,” terangnya.
 
Ia menambahkan, ada dua dasar jika itu digabung, yang pertama Reperda Penyelenggaraan Perparkiran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Dan Undang-Undang no 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (dji/udi)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>