Didemo Wali Murid, Dispendik Jatim Hentikan Laman PPDB SMA

Rabu, 19 Juni 2019  18:23

Didemo Wali Murid, Dispendik Jatim Hentikan Laman PPDB SMA

Aksi demo di depan Gedung Grahadi

Surabaya (BM) – Dinas Pendidikan Jatim akhirnya menghentikan sistem PPDB SMA seluruh Jatim untuk sementara. Hal itu dilakukan merespon sejumlah aksi unjuk rasa wali murid yang mengaku kecewa dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB 2019.

"Dengan pertimbangan ini, mungkin ibu gubernur masih sibuk. Maka kami membuat keputusan yang harus dipertanggungjawabkan ke gubernur, untuk menghentikan sementara. Bukan membatalkan. Tapi menghentikan sementara sistem," kata Plt Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Namun Hudiyono menegaskan keputusan ini bukan lah membatalkan sistem pendaftaran dengan zonasi. Karena, sistem zonasi merupakan peraturan menteri yang hanya bisa diubah oleh Kementerian.

"Kami tidak bisa dipaksa hari ini untuk mengubah keputusan yang dibuat berdasarkan Permen 51, karena Peraturan Menteri 51 tahun 2018 mengamanatkan seperti itu. Kalau kami harus mengubah ya ubah dulu peraturan menterinya," imbuhnya.

Pantauan redaksi, laman PPDB khususnya untuk SMA se-Jatim masih belum bisa diakses. Ada tulisan yang menerangkan jika sistem sedang disinkronisasikan.     

Menyikapi aksi demo tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono meminta masyarakat sabar menunggu hasil PPDB keluar.

Hudiyono mengatakan, proses pendaftaran masih berlangsung hingga 20 Juni. Dia meminta wali murid tidak gegabah mempercayai hasil sementara karena pengumuman baru akan keluar 21 Juni mendatang.

"Pengumuman itu kan masih tanggal 21 ya, itu hasilnya kalau sekarang itu jangan dipakai sebagai patokan oleh mereka tapi mereka tetap menganggap sebagai patokan karena masih proses," kata Hudiyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Hudiyono menyampaikan, protes kebanyakan wali murid karena nama anaknya yang terlempar dari daftar siswa yang diterima. Dia menegaskan hal tersebut jangan dijadikan patokan karena masih belum final.

"Itu kan masih proses, 'anak saya terlempar' itu masih proses karena belum tentu mereka terlempar karena masih proses di dalam sistem. Tanggal 21 Juni itu ada keputusan resmi, jangan sekarang sudah diputuskan masyarakat sudah menyatakan ini kurang baik sistemnya, janganlah," imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam sistem zonasi ada dua ranking. Pertama terkait jarak, yang kedua berdasarkan nilai ujian nasional.

"Kita sudah memberikan jaminan kepada mereka bahwa sistem ini baik. Hal ini karena sistem zonasi kalau berdasarkan perangkingan itu ranking jarak menjadi pertimbangan utama. Kalau jarak mereka gagal, sistem akan membaca pada sistem kedua yakni nilai ujian nasional," jelasnya.

Yang jelas, Hudiyono mengingatkan jika orang tua jangan sampai salah input data. Terlebih terkait titik koordinat yang berisi jarak tempuh dari rumah ke sekolah.

"Yang paling penting tanggal 21 itu pengumuman, kita memastikan bahwa ranking itu sangat fair berdasarkan jarak. Orang tua tidak salah memberikan titik berdasarkan sekolah, kalau salah memberikan titik ya pasti mereka akan kita verifikasi lagi," pungkas Hudiyono.             

Lalu, sampai kapan laman PPDB tersebut akan dihentikan?

Plt Kepala Dindik Jatim Hudiyono mengatakan laman tersebut akan dihentikan sementara sampai pihaknya mendapat keputusan dari menteri.

"Ini kan pendaftaran terakhir, besok. (Dihentikan) Sampai kita menunggu keputusan menteri. Kita akan mengkomunikasikan," kata Hudiyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Hudiyono pun yakin akan ada keputusan terkait sistem zonasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secepatnya. Dia meminta masyarakat untuk bersabar.

"Nanti ada pengumuman lagi, ini se-Jatim (yang dihentikan sementara). Saya kira cepat keputusannya. Nanti malam mungkin bisa," lanjutnya.

Saat ditanya apakah pemberhentian ini tidak akan menambah rumit sistem PPDB, Hudiyono mengatakan tidak. Pasalnya, semua database masih aman.

"Endak (memperumit). Kita ndak mengubah permen. Bukan berarti kita membatalkan sistem yang sudah ada. Jadi database tetap ada," pungkasnya.          

 

Geruduk DPRD Surabaya

Sebelumnya, puluhan orang yang mengaku wali murid menggeruduk gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka mengadukan nasib anak-anaknya yang terancam tidak mendapatkan sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi.

Tak butuh waktu lama, kedatangan para wali murid langsung dipersilahkan masuk dan dihadapi langsung Ketua DPRD Surabaya Armuji. Di ruang Komisi D, para wali murid menumpahkan segala persoalan PPDB sistem zonasi yang dianggap penuh kejanggalan.

Salah satu wali murid dari Jagiran Dwi mengatakan, anaknya tidak masuk di SMPN 9 karena tergeser urutan pendaftaran dan mengeluhkan server komputer rusak. Selain itu, pihak wali murid juga menemukan orang yang tinggal di Lamongan diterima di SMPN 9.

"Anak saya dari kemarin mendaftar sistem zonasi tergeser tidak masuk karena pagunya sudah terpenuhi. Kemudian juga kita temukan ada orang yang tinggal di Lamongan malah masuk di SMPN 9," kata Dwi saat menceritakan keluhannya di ruang Komisi D, DPRD Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Menanggapi keluhan itu, Armuji mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah yang dikeluhkan wali murid. Meski begitu, ia menilai sistem zonasi yang diterapkan belum siap sepenuhnya.

"Sistem baru sistem zonasi ini kan berlaku seluruh Indonesia. Karena ini kan ada Permendikbud yang harus diikuti seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Maka dengan sistem seperti ini yang paling dirugikan dengan belum siapnya seluruh insfrastruktur oleh sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA maka wali murid kebingungan," ujar Armuji.

Armuji menambahkan, meski kekisruhan PPDB tidak hanya di Surabaya, pihaknya berjanji akan menginstruksikan Komisi D yang membidangi pendidikan agar segera mencari tahu akar persoalan. Salah satunya yakni dengan memanggil Dinas Pendidikan agar memberikan kebijakan bagi wali murid yang belum mendapatkan sekolah.

"Kita akan tugasi komisi D untuk memanggil diknas. Terutama untuk anak SD supaya mereka diberi toleransi untuk sekolah supaya nanti tidak kekurangan murid," pungkas Armuji.               

 

Demo di Grahadi

Aksi unjuk rasa wali murid juga terlihat di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sistem zonasi yang dinilai karut marut.

Aksi yang didominasi emak-emak ini diawali dengan orasi di depan Taman Apsari di Jalan Gubernur Suryo. Emak-emak ini juga meneriakan hapus zonasi.

"Hapus..hapus sistem zonasi," kata teriak orator aksi dengan mengunakan mega phone di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (19/6/2019).

Mereka juga berteriak meminta agar bisa ditemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.  "Kami yang memilih Bu Khofifah, kami harap Bu Khofifah temui kami. Kami ingin sistem zonasi dihapuskan," teriak orator aksi.

Aksi ini sempat diwarnai pengadangan mobil pelat merah yang melintas di Jalan Gubernur Suryo. Namun petugas Satpol PP segera mencegah massa bertindak lebih jauh dan massa kemudian memperbolehkan mobil pelat merah tersebut melanjutkan perjalanan kembali.

Tak hanya itu, mereka juga ingin masuk Gedung Negara Grahadi, mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jatim. Namun keinginan mereka tidak terpenuhi, anggota Satpol PP yang berjaga di Grahadi tidak memperbolehkan masuk.

Teguh Priatmoko salah satu wali murid mengatakan aksi yang mereka lakukan merupakan spontanitas. Mereka ingin mencari kepastian anak-anak mereka yang lolos sistem zonasi PPDB 2019.

"Kami dijanjikan oleh Dispendik data putra-putri kami tersimpan. Tapi belum ada jawaban anak kami diterima, itu yang menjadi motivasi kami untuk bergerak. Bahwasannya sistem ini tidak benar," ujar Teguh.

Saat ditanya terkait sempat terjadi penghadangan mobil pelat merah, Teguh mengaku jika aksi itu secara spontanitas dilakukan para pendemo.

"Jadi itu adalah tindakan spontanitas dari kami, bahwasannya mobil pelat merah adalah identik dengan pemerintahan. Kami hentikan supaya aspirasi kami didengar. Selebihnya tidak ada tujuan yang lain. Itu hanya bentuk simbolis. Kami para orang tua berangkat tidak ada agenda politik, kami berangkat berdasarkan kasih sayang," tandas Teguh.(det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>