Genjot PAD dengan Perbanyak Terminal Parkir Elektronik

Senin, 13 November 2017  22:11

Genjot PAD dengan Perbanyak Terminal Parkir Elektronik
SURABAYA (BM) –  Komisi C DPRD Surabaya  dalam melakukan studi banding dan konsultasi ke Dishub Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ditemui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah, di Gedung Dishub DKI Jakarta di Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat,  Kamis (9/11).

Rombongan anggota Komisi C DPRD Surabaya mendapatkan penjelasan berbagai hal soal transportasi. Salah satunya, terkait menjaga fungsi Ruang Milik jalan (Rumjia) dan Daerah Milik Jalan (Damija).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri mengatakan, secara prinsip DKI Jakarta telah berhasil menjaga fungsinya, bahwa Rumija bukanlah digunakan untuk parkir kendaraan bermotor, kecuali yang telah terpasang rambu atau marka jalan. Karenanya, seseorang harus melakukan parkir di tempat yang sudah disiapkan. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada kenaikan PAD Surabaya.

“Hal inilah yang bisa kita terapkan di Surabaya. Yakni, bagaimana cara meningkatkan PAD dari sektor parkir, karena secara umum aturan yang lain sudah mirip dan telah diterapkan oleh Pemkot Surabaya,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, ada lagi upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir adalah menaikkan retribusi parkir yang dikelola swasta (off street), dari 20 persen menjadi 30 persen. Sistem parkir di Jakarta bisa menjadi contoh untuk menambah pendapatan dan mengurangi kebocoran. “Terkait pengadaan alat (mesin) e-parking, mereka harus beli sendiri dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Syaifuddin mengatakan, dengan inspirasi dari perolehan pendapatan hasil pengelolahan parkir di DKI Jakarta, komisi C DPRD Kota Surabaya bakal mendorong Dishub Surabaya untuk memperbanyak titik Terminal Parking Elektronik (TPE), jika dimumgkinkan masuk dalam  kawasan perumahan. Semua warga harus tertib, kemacetan banyak diakibatkan adanya parkir di sembarang tempat.

“Di Jakarta hanya dengan 441 titik saja bisa mendapatkan lebih dari 1 triliun, dan jika Kota Surabaya yang saat ini memiliki lebih dari 1.000 titik, maka sudah seharusnya bisa mendapatkan perolehan yang lebih,” katanya.

Anggota  komisi lainnya, Vinsensius Awey mengatakan, sebelumnya Dishub memasang rambu dilarang parkir untuk lokasi yang terlarang di jalan protokol. Kini sesuai UU no 22 tahun 2009, kondisi tersebut harusnya dibalik. Artinya, di area  jalan yang diperbolehkan untuk parkir diberikan tanda ( rambu lalu lintas). “Tanda rambu hanya dipasang di area jalan yang diperbolehkan parkir, yang tidak ada otomatis tidak boleh. Ini yang akan kita dorong untuk diterapkan di Surabaya,” pungkasnya. (adv/dji)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>