Komisi A Minta Pemkot Surabaya Tegas Tangani Pegawai Bolos

Jumat, 19 Januari 2018  01:44

Komisi A Minta Pemkot Surabaya Tegas Tangani Pegawai Bolos
SURABAYA (BM)  - Wakil Ketua Komisi A  DPRD Kota Surabaya yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan, Adi Sutarwijono, meminta kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui melanggar peraturan dengan tidak masuk kerja selama satu tahun lebih.

Adi  menyebutkan, ada informasi yang diterimanya terdapat dua ASN yang bolos kerja selama satu tahun lebih. Satu berada di dinas sosial (dinsos) dan satunya berada di dinas pemuda dan olahraga (dispora). Untuk PNS yang di dispora, diketahui  seorang atlet yang dikirim Pemprov Jawa Timur untuk berlatih ke Swiss sejak 2014. Sementara yang berada di dinsos, adalah mantan Camat Kebraon, Hamzah. Sampai sekarang Hamzah tidak masuk kerja. "Wali Kota harus tegas. Karena selama kedisiplinan ASN menjadi kunci berjalannya reformasi birokrasi yang baik," tegasnya, Kamis (18/1).

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, dahulu sebelum reformasi kinerja PNS (sekarang ASN) dikenal dengan istilah 07-04. Dimana pegawai negeri sipil absen pukul 07.00 WIB, keluar lalu datang lagi absen pada pukul 03.00 WIB.  "Tapi setelah reformasi kebiasaan 07-04 tersebut sudah hilang," ujarnya.

Oleh karena itu, Adi berharap walikota selaku pimpinan yang memiliki kewenangan membina atau memberi sanksi harus mengambil tindakan tegas. Selain penanganan yang jelas dari institusi terkait seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD).  "Jangan sampai saling lempar tanggung jawab antar institusi," katanya.

Adi menyatakan, terkait soal gaji yang masih diterima oleh yang bersngkutan, mestinya dengan tegas tidak diberikan. Sebab hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi PNS yang lain. Jangan sampai kejadian ini akan berlanjut kepada pegawai yang lain dikemudian hari. "Kalau masih masih digaji, saya khawatir akan dicontoh oleh PNS yang lain," katanya.

Sementara, Anggota legislatif lainya Budi Laksono meminta kepada BKD dan Inspektorat serius menelusuri kasus bolosnya dua PNS tersebut. Sehingga Walikota Surabaya dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan pertimbangan dan fakta . "Harus ditelusuri. Apakah memang bolos atau keduanya sedang menjalankan tugas. Itu nanti biar jadi pertimbangan wali kota dalam mengambil keputusan," pungkasnya. (adv/dji)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>