Massa Ratu Adil Geruduk Bawaslu Jatim

Rabu, 15 Mei 2019  17:42

Massa Ratu Adil Geruduk Bawaslu Jatim

Massa Ratu Adil menggelar aksi di depan Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Rabu (15/5).

SURABAYA (BM) –  Sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai ‘Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil’ atau Ratu Adil, menggelar aksi di depan Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Rabu (15/5). Mereka menyerukan sejumlah tuntutan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Pantauan di lokasi, massa membawa bendera merah putih, mengenakan seragam putih-putih. Sebagian terlihat beratribut Front Pembela Islam (FPI). Ada pula di antara mereka mengenakan ikat kepala kalimat tauhid, serta ada pula yang memakai seragam serikat pekerja.

Sembari mengibarkan Bendera Merah Putih, massa mengacungkan poster bernada protes bertuliskan beragam kalimat. Di antaranya bertuliskan "#KartuMerahUntukKPU", kemudian "Kalian Baik Kami Baik, Kalian Jujur Kami Bersyukur, Kalian Curang Kami Perang", serta "Jangan Sia-siakan Nyawa Para Petugas Penyelenggara Pemilu".

Humas aksi Ratu Adil, Reni Widya Lestari mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan ke Bawaslu Jatim. Tuntutan seputar kecurangan pada Pilpres 2019 itu dituangkan ke dalam 9 amanat penderitaan rakyat.

"Pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk di Indonesia. Mulai dari kotak kardus, C1 yang hilang, angka yang penuh rekayasa hingga kecurangan-kecurangan yang terjadi saat berlangsungnya pemilu. Kita anggap itu adalah suatu pengkhianatan," kata Reni.

Reni mengatakan pihaknya juga tak menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, yang telah dirampungkan beberapa waktu lalu. Penolakan rekapitulasi suara itu juga ditandai dengan penolakan penandatanganan hasil.

"Ada saksi dari salah satu paslon yang tidak menandatangani, kita omongkan di sini harus di sepakati karena kita masyarakat. Suara kita sudah kita berikan di TPS. Ketika yang bertugas tidak bertugas dengan baik itu harus menjadi perhatian Bawaslu," katanya.

Ia mengatakan, jika tuntutan Ratu Adil tak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, maka ia akan melakukan aksi susulan bersama jumlah massa yang lebih besar

"Kalau misal tidak diterima dan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan terus turun ke jalan, (massa) lebih besar, sampai kapanpun," ujarnya.

Koordinator aksi Gus Sofi mengatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari keprihatinan terhadap proses dan hasil Pemilu. Ia menilai bahwa Pemilu tahun 2019 adalah paling bobrok sepanjang sejarah.

 

"Aksi ini didasari atas keprihatinan terhadap pemilu 2019. Kami menilai bila pada tahun ini adalah pemilu paling bobrok, pemilu yang paling rancu, pemilu yang penuh dengan kebohongan, pemilu yang penuh dengan tipu muslihat," kata Koordinator aksi Gus Sofi, Rabu, (15/5/2019).

Setelah beberapa jam menggelar orasi secara bergantian, sejumlah perwakilan Ratu Adil kemudian diterima oleh Bawaslu Jatim. Total ada 10 orang yang yang ditunjuk untuk menemui Bawaslu. Tak hanya itu, mereka juga menyerahkan banner petisi yamg telah ditandatangani.            

Sementara itu, ratusan massa lain tetap melakukan aksi dan orasi di depan Bawaslu. Akibat aksi ini. Jalan Kapuas sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang.

 

9 Tuntutan

Ada sembilan tuntutan dari Ratu Adil terkait penyelenggaraan Pilpres 2019 yang mereka klaim terdapat kecurangan.

Yang pertama, menuntut penghentian situng KPU, yang menyebarkan berita hoaks akibat angka input yang salah dan sengaja.

Kedua, audit investigatif terhadap KPU atas pelaksanaan Pemilu yang amburadul.

Ketiga, audit anggaran pemilu oleh KPK yang memakai uang rakyat Rp24,8 triliun.

Keempat, audit forensik DPT Pemilu yang penuh dengan penggelembungan dan angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kelima, bentuk TPF kematian petugas pemilu dan kibarkan bendera setengah tiang, Indonesia berduka.

Keenam, bentuk pansus kecurangan Pemilu, wahai DPR RI, jangan kau diam membisu.

Ketujuh, hentikan kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan.

Kedelapan, usut keterlibatan ASN, BUMN, alat penegak hukum yang berpolitik.

Dan terakhir, menuntut diskualifikasi capres yang menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan dirinya.

 

Bawaslu Jakarta

Dari Jakarta dikabarkan, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Daulat Rakyat (GDR) melakukan aksi demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Massa Gerakan Daulat Rakyat mulai berdatangan pukul 13:40 WIB. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa spanduk dan keranda mayat yang bertulis "Telah Mati Demokrasi".

Ketua Koordinator Gerakan Daulat Rakyat, Sangap Surbakti mengatakan keranda itu adalah simbol matinya demokrasi. Ia mengatakan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 mematikan demokrasi di Indonesia.

"Itu adalah simbol matinya demokrasi, kecurangan yang terjadi itu sama dengan mematikan demokrasi. Hak tertinggi rakyat itu telah dibunuh oleh para penguasa," kata Sangap di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/4/2019).

Sangap mengatakan, tujuan GDR melakukan aksi demo di Bawaslu agar persoalan pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat terselesaikan. Selain itu, mendukung tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian anggota KPPS.

"Kami menuntun dibentuk tim investigasi dari luar negeri, kami tidak setuju dengan elite-elite yang menginginkan tim dari dalam negeri," ujarnya.

Selanjutnya, Sangap mengatakan aksi demo juga akan dilakukan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Untuk itu kami hari ini bukan hanya ke Bawaslu tapi juga ke KPU. Kami akan mengambil kembali mandat yang telah kami berikan baik itu kepada kelompok 01 atau 02," pungkasnya. (har/cnn/det/ssn/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>