Pilgub 2018, PDI Perjuangan Jaring Pemilih Pemula

Senin, 13 November 2017  22:16

Pilgub 2018, PDI Perjuangan Jaring Pemilih Pemula
SURABAYA (BM)  – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyatakan siap memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diusung partainya, Syaifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas pada Pilgub Jawa Timur 2018. Salah satu alasannya, keduanya dianggap berkomitmen memberi kewenangan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk kembali memberlakukan pendidikan gratis pada siswa SMA/SMK.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (13/11) mengatakan, komitmen Gus Ipul – Anas merupakan kabar baik bagi warga Surabaya. “Ini kan jelas arahnya, kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) dasarnya apa?” tanyanya.

Wakil Walikota Surabaya ini menilai, memberikan pelimpahan pengelolaan memang kewengan dari gubernur. Dan, komitmen itu menurutnya merupakan good will yang diharapkan masyarakat. Kota Surabaya sudah pernah melaksanakan pendidikan gratis, bahkan sampai sekarang sudah dianggarkan. “Berarti Surabaya dinilai mampu untuk menjalankan (pendidikan gratis),” tuturnya.

Selaku ketua partai, dirinya menyambut baik keinginan cagub dan cawagub yang diusung PKB dan PDI Perjuangan. Komitmen yang disampaikan tersebut merupakan bentuk gentlemen agreement atau perjanjian. Kota Surabaya akan menang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim mendatang. “Komitmen seperti ini yang bisa kita kampanyekan untuk pemenangan Gus Ipul Anas di Surabaya,” tegas Whisnu.

Ia mengaku, saat ini Pemerintah Kota dan kalangan dewan menunggu jawaban kemendagri mengenai legalitas bantuan sosial yang diberikan kepada siswa miskin SMA/SMK. Pada saat konsultasi.  Sebelumnya, Kemendagri hanya memberikan penjelasan, bahwa pembiayaan kepada siswa SMA/SMK bukan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota.

“Kewenangannya ada di provinsi. Kalau kita (pemerintah kota) masih banyak yang harus diselesaikan,” katanya.

Alumni ITS ini menambahkan, berdasarkan pada statemen pemerintah provinsi sebelumnya, sejak awal tak ada kesanggupan untuk memberlakukan pendidikan gratis tingkat SMA/SMK. Untuk itu menurutnya, pemerintah kota Surabaya berkeinginan diberi pelimpahan kewenangan agar bisa mengelola sendiri “Semuanya memungkinkan, tergantung goodwillnya seperti apa,” ungkapnya.

Whisnu menerangkan, pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memungkinkan meski hanya sebatas parsial, yakni perbantuan tugas. “Dari awal yang kita minta ke gubernur seperti itu, tapi gubernur merasa bisa kelola ya sudah,” pungkasnya.

Namun, Wakil Walikota ini menegaskan, perjuangan pemerintah kota untuk bisa memberlakukan pendidikan gratis hingga SMA/SMK terhenti, pasca gagalnya gugatan warga Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. (dji/udi)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>